0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Hindari Sengketa, Desa Diminta Inventarisasi Aset

timlo.net/aditya wijaya
Kantor Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Klaten (timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Pemerintah Kabupaten Klaten meminta seluruh pemerintah desa (pemdes) untuk segera mendata aset-aset desa. Instruksi tersebut berkaca dari sengketa lahan di kantor Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum, setelah ahli waris meminta tanah milik keluarganya tersebut dikembalikan.

“Prinsip kami sudah minta camat untuk menginstruksikan desa menginventarisir aset. Kasus contoh di Desa Karangduren, sedapat mungkin segera diurus, supaya tidak menjadi konflik,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Klaten, Hari Budiono, Jumat (25/3).

Pihaknya tidak menepis masih banyak aset-aset desa yang belum tertib administrasi. Maka pendataan itu bertujuan untuk mendapatkan data riil aset milik desa dan meminimalisir terjadinya sengketa aset di kemudian hari.

Ditanya soal sengketa aset di Desa Karangduren, Hari menerangkan, dalam tahap pengajuan ke Bupati Klaten Sri Hartini. Sebab persetujuan dibutuhkan untuk melangkah ke tahap berikutnya, proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan mekanisme tukar guling tanah kas desa.

“Kalau sudah lengkap tinggal Bu Bupati memberikan persetujuan tentang peraturan desa (perdes). Tukar tanah itu kan berupa perdes tukar tanah. Setelah bupati proses selanjutnya peralihan hak, sertifikat bagaimana, dan lainnya itu di BPN,” terang dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge