0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Minim, Peran Masyarakat Solo dalam Musrenbangkot

dok.timlo.net/daryono
Musrenbangkot Solo tahun silam (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Prencanaan Pengembangan (Musrenbang) Kota Solo masih tergolong minim. Padahal upaya untuk menjaring aspirasi langsung dari masyarakat dibutuhkan untuk menata Kota Solo kearah yang lebih baik.

“Hampir sama dengan tahun 2015 kemarin. Tidak ada yang istimewa. Pesertanya juga minim,” kata Ketua DPRD Solo, Teguh Prakosa, Selasa (22/3).

Minimnya partisipasi masyarakat tersebut, sangat disayangkan oleh kalangan legislative. Padahal, sesuai amanat dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, standar minimal partisipasi rancangan pembangunan daerah yaitu 60 persen berdasarkan usulan masyarakat langsung dan sisanya dari Muspida.

“20 Persen dari Pemkot atau Walikota, 20 persennya legislatif,” paparnya.

Mestinya, masyarakat menyambut baik kesempatan emas ini untuk menyampaiakan aspirasi terkait kota maupun tempat tinggal yang mereka diami. Sehingga, pembangunan di Kota Solo atau tempat tinggal masyarakat di kawasan Solo menjadi lebih baik dan nyaman.

“Bisa saja kan usul, selokannya diperbaiki, jalannya diaspal lagi, macem-macem pokoknya,” kata Teguh.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Solo Umar Hasyim menilai minimnya keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangkot lantaran terlalu dominannya Walikota dalam memimpin. Sehingga rakyat enggan untuk mengeluarkan pandangannya.

Di sisi lain, legislatif pun segan menegur Walikota karena adanya kesamaan pandangan politik. Tak hanya itu, lanjut Umar, dominasi partai penguasa di DPRD cukup membungkam peran legislator sebagai pengawas eksekutif. Sehingga menimbulkan tatanan politik yang kurang sehat.

“Sekarang tinggal masyarakat yang harus mengontrol secara langsung,” kata Politisi PAN tersebut.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge