0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Tak Setuju RUU Pilkada Direvisi, DPR Tak Bisa Apa-apa

Ilustrasi Pilkada (merdeka.com)

Timlo.net – Revisi UU Pilkada baru bisa jalan jika parlemen dan pemerintah sepakat. Jika Pemerintah tidak setuju, DPR tidak bisa memaksakan diri.

“Jadi dua-duanya ada kesamaan dalam pembahasan tersebut, jadi tidak mungkin bertepuk sebelah tanggan. Misalnya satu pihak ingin A satu pihak lagi ingin B dan tidak ada kesamaan kesepakatan tidak mungkin terjadi,” kata Ketua DPR Ade Komarudin, Kamis (17/3).

Dia mengatakan, usulan Komisi II DPR untuk menambah poin persyaratan bagi calon independen tersebut harus tetap mengedepankan kepentingan publik bukan kepentingan golongan. Pembahasan lanjut tidak mungkin dilakukan jika hanya diusulkan satu orang.

“Jadi begini nya terlalu kecil amat membahas UU karena satu orang, tidak boleh kita menyusun UU itu atas dasar satu orang kasus perkasus, kita bicara untuk kepentingan publik,” jelas dia.

Sebelumnya, Istana menolak adanya pemberatan syarat calon independen dalam Revisi UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada serentak. Seskab Pramono Anung menilai, calon independen berhak ikut Pilkada tanpa harus diperberat dengan persyaratan yang ada.

“Kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup menghalang-halangi calon independen. Karena bagaimanapun demokrasi kita ini sudah terbukti dan mendapatkan pujian dunia internasional,” kata Pramono.

[rnd]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge