0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bupati Klaten: Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) 2016 di Pendopo Pemkab Klaten (dok.timlo.net/aditya wijaya)

Klaten —  Bupati Klaten Sri Hartini meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit pelaksana tehnis daerah (UPTD) agar menggunakan data sebagai pijakan dalam melakukan merencanakan program. Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) 2016 di Pendopo Pemkab Klaten, Rabu (16/3).

“Data harus jadi pijakan dalam perencanaan dan pelaporan, serta pembangunan yang hendak dilaksanakan. Harus jelas indikator dan kinerjanya, serta harus ada target yang terukur. Sehingga jangan sampai harapan masyarakat sia-sia, padahal dana sebagian dipungut melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Bupati Klaten Sri Hartini.

Musrenbangda bertujuan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2017. RKPD itu merupakan tahun ke dua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Padahal RPJMD Klaten 2016-2021 masih dalam tahap penyusunan rancangan awal.

Dalam sambutannya, dikatakan, tahun 2016 harus dipahami sebagai pijakan awal dalam menata dan mengurus kabupaten sesuai dengan prakarsa masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, seluruh SKPD dan UPTD diminta menciptakan budaya kerja yang berlandasan pelayanan publik.

“Misalnya, jangan sampai ada pengaduan masyarakat tidak ditindak lanjuti dalam kurun waktu 24 jam. Sama halnya dengan laporan berjenjang dari eselon rendah pada yang lebih tinggi ada kesan tagihan permintaan laporan atau informasi yang diperlukan oleh unit pelayanan tidak ditindak lanjuti. Maka, prakarsa masyarakat sebagai bentuk pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah mendapat porsi lebih dalam Musrenbangda ini,” kata dia.

Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Klaten, Muhammad Nurrosyid mengatakan, kegitan yang berlangsung dari pagi hingga sore itu diikuti sekitar 400 peserta dari unsur SKPD, Ormas, Organisasi profesi dan asosiasi, LSM dan lain-lain.

“Musrenbangda bertujuan menghasilkan kesepakatan dan komitmen antara pelaku pembangunan atas isu-isu strategis, program kegiatan, dan anggranan tahunan daerah yang dilakukan secara partisipatif. Dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ada,” kata dia yang juga sebagai ketua penyelenggara.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge