0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Nurul Huda Raih Doktor Berkat “Perampasan Asset”

dok.timlo.net/tyo eka
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Muhammad Nurul Huda berhasil meraih gelar Doktor (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Muhammad Nurul Huda berhasil meraih gelar Doktor berkat disertasinya berjudul “Model Perampasan Asset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan Dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang”, di ruang Senat Rektorat UNS, Solo, Rabu (16/3).

“Pemerintah dan DPR agar melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” ungkap Nurul saat menyampaikan rekomendasinya di depan dewan penguji yang dipimpin Prof Drs Sutarno Msc PhD.

Selain itu, Nurul merekomendasikan Mahkamah Agung (MA) segera memperbaiki mekanisme perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang juga tidak cukup kuat, mengingat hukum acara yang mengatur tentang perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian hanya diatur melalui Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, juga mempunyai kekuarangan yaitu mekanisme hukum yang membatalkan hakim tunggal pada pengadilan negeri yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis pengadilan negeri apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap putusan hakim tunggal pengadilan negeri.

Nurul menyimpulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang terlihat dari faktor-faktor perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir dengan UU Nomor 8 tahun 2010 dan Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

“Rendahnya kualitas faktor perundang-undangan disebabkan oleh sumber daya manusia, sistem perekrutan lembaga legislatif dan intervensi politik dalam merumuskan undang-undang,” ungkapnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge