0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Datangi Dewan, Paguyuban Angkuta Solo Tolak Revitalisasi

timlo.net/achmad khalik
Paguyuban Angkuta Solo mendatangi DPRD Kota Solo (timlo.net/achmad khalik)

Solo — Paguyuban Angkutan Kota Solo menolak program revitalisasi yang digulirkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo. Mereka menilai, revitalisasi seperti perubahan jalur angkuta, hak kepemilikan dan pergantian armada serta pembekuan ijin trayek dianggap sangat merugikan.

“Kami bukannya menolak untuk dibina, ditata atau diminta mengikuti syarat dan ketentuan. Kami setuju dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 mengenai kewajiban angkutan umum orang dan barang untuk berbadan hukum. Tapi, jangan memaksakan revitalisasi moda,” ungkap Ketua Paguyuban Angkuta Surakarta, Suparjo, Kamis (10/3).

Menurutnya, yang menjadi persoalan vital terdapat pada persyaratan pengemudi atau pemilik angkuta untuk masuk ke koperasi berbadan hukum. Padahal, selama ini banyak diantara mereka yang belum tergabung ke dalam koperasi maupun perseroan terbatas.

Pihaknya bersikeras supaya program revitalisasi itu dihapuskan. Pasalnya, kebijakan yang disusun dianggap sebagai upaya menyingkirkan angkuta secara perlahan.

“Kalau menolak menandatangani persetujuan revitalisasi. Ini momok bagi kami,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Angkutan Dishubkominfo Solo, Anindito Prayogo mengatakan, pihaknya tak memiliki niatan untuk menghapus keberadaan angkuta di Kota Solo. Pihaknya hanha ingin membantu pelayanan bidang angkutan untuk masyarakat. Sedangkan, terkait pembentukan koperasi pihaknya hanya ingin mempermudab penataan.

“Menjadi tanggung jawab kami untuk meningkatkan fasilitas angkutan Kota Solo. Sehingga untuk pemberian dana lebih mudah,” terangnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta Honda Hendarto mengatakan, para pengemudi atau pemilik angkuta harus mengikuti aturan yang ada. Namun demikian, dirinya menilai mereka tak perlu diwajibkan berada dalam naungan dalam satu wadah koperasi.

“Selama itu berbadan hukum saya rasa sah-sah saja. Mau bergabung dengan yang sudah ada atau mau membuat koperasi yang baru tidak masalah,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge