0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Relokasi Warga Bantaran Terkendala Pembebasan Lahan

(dok.timlo.net/putra kurniawan)

Solo – Relokasi penataan kawasan Bantaran Bengawan Solo masih terkendala dengan pembebasan lahan warga bersertifikat Hak Milik (HM). Di samping itu juga persoalan persetujuan anggota keluarga dalam pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemkot Solo tersebut.

“Ini bukan perkara mudah dalam pembebasan lahan. Ada anggota keluarga yang setuju, dan ada yang tidak. Ini menghambat program relokasi penataan kawasan Bantaran Sungai Bengawan Solo,” terang Kabid Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (Bapermas P3A dan KB) Sukendar Tri Cahyo Kemat, saat berbincang dengan wartawan baru-baru ini.

Saat ini masih terdapat 64 bidang tanah warga bersertifikat yang masuk dalam agenda normalisasi daerah aliran Bengawan Solo. Sebagian besar berada di Kelurahan Sangkrah dan Sewu, Kecamatan Pasar Kliwon. Rencananya pada tahun ini hanya enam bidang yang akan mendapatkan ganti rugi dengan luas tanah 7.000 meter persegi. Luasan tanah sebesar itu jika dinominalkan sekitar Rp 2,9 Miliar.

Pemkot, kata Sukendar, telah membuat anggaran yang cukup guna membebaskan tanah bersertifikat HM yang ada di bantaran sungai, termasuk bagi warga yang memiliki sertifikat dari keraton. Selama ini yang cukup menghambat adalah proses administratif. Ada sejumlah anggota keluarga yang tidak diketahui keberadaannya, padahal sangat dibutuhkan untuk melakukan tanda tangan dihadapan notaris. Ada pula persoalan yaitu satu anggota keluarga tidak mensetujui relokasi sehingga tidak bersedia untuk bertanda tangan.

“Ada juga yang memiliki sertifikat dibeli oleh bapaknya, tapi penjualnya sudah tidak dikenal, itu harus lewat pengadilan. Banyak sekali kasusnya dan tentunya itu sangat menghambat,” jelasnya.

Jika itu yang terjadi, maka Bapermas P3A dan KB siap untuk melakukan pendampingan dalam proses pengadilan. Pendampingan ini dirasa penting mengingat ada sebagian warga yang masih awam terkait proses administrasi pertanahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menentukan syaratnya sedangkan notaris hanya membuat list yang disampaikan kepada warga.

Sementara itu Komisi II DPRD Solo meminta dinas terkait untuk memastikan kesiapan administrasi sebelum diajukan di dalam APBD Perubahan

“Kalau harus menunggu ditetapkan di pengadilan itu sekitar empat bulan, kalau memang mau diajukan di perubahan maka sebelum Oktober harus sudah mulai diurus,” katanya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge