0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Daerah Harus Buat Regulasi Tentang KIP

Tuhana (timlo.net/eko prasetyo)

Solo – Pemerintah daerah harus membuat regulasi tentang Keterbakaan Informasi Publik (KIP). Hal ini berkenaan dengan bagaimana keterbukaan mekanisme penyampaian informasi dari badan publik pemerintah daerah kepada masyarakat. Karena badan publik ada beberapa macam, baik badan publik daerah atau pusat.

“Seiring itu harus segera melengkapi kelembagaan yang ada di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai badan public untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Karena PPID tugasnya menyampaikan informasi,” jelas Pakar Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Universitas Sebelas Maret (UNS), Tuhana, Kamis (3/3).

Selain itu, menurut Tuhana, terkait Keterbukaan Informasi Publik harus ada dukungan bersama dari masyarakat untuk mengontrol melalui informasi yang diberikan dari badan publik.

“Poin penting yang harus dilakukan sekarang ini, adalah adanya gerakan penyadaran untuk menata tiga hal yakni regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia yang mengelola adanya informasi,” tandas Tuhana.

Melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah, transparansi di badan publik diharapkan meningkat sehingga akan memicu partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik.

“Partisipasi aktif masyarakat tersebut pada gilirannya akan mendapatkan akuntabilitas badan publik,” jelasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

KEMBALI KE ATAS badge