0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Lagi, Rudy Tolak Kebijakan Pemerintah Pusat

dok.timlo.net/daryono
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (dok.timlo.net/daryono)

Solo – Walikota Solo menolak kebijakan pemerintah pusat mengenai perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Perubahan ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan daerah serta menghambat pembangunan.

“Kita keberatan dengan perubahan SOTK. Kita sudah kirim surat ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” kata Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, kepada wartawan, Kamis (3/3).

Menurut Rudy, SOTK yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) saat ini sudah tepat. Ia mencontohkan, di SOTK baru, Dinas Pengelola Pasar (DPP) bakal digabungkan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Penggabungan DPP ke Disperindag dinilainya tidak logis lantaran di Solo banyak pasar tradisional.

Selain itu, perubahan SOTK juga bakal menghambat pembangunan. Perubahan SOTK juga memerlukan perubahan hal administratif yang tidak singkat.

“Belum lagi harus mengubah nomenklatur. Kegiatan nggak akan jalan, termasuk kinerja. Makanya sejak sebelum saya dilantik saya sudah kirim surat ke sana (Mendagri),” ujar dia.

Ditanya apakah sikapnya itu sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap Pemerintah Pusat, Rudy membantahnya.

“Bukan melanggar, kita kirim surat ke sana kok. Sekarang yang mau kerja itu Mendagri atau daerah. Itu saja, titik,” tandas dia.

Untuk diketahui, penolakan Rudy terhadap kebijakan Pemerintah Pusat bukan kali pertama. Sebelumnya, Rudy juga menolak kebijakan penggunaan seragam yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge