0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Klaten Kehilangan Retribusi Tower Miliaran Rupiah

dok.timlo.net/aditya wijaya
Kabid Teknik Sarana Prasarana dan Kominfo Dishub Klaten, Totok Gantoro (dok.timlo.net/aditya wijaya)

Klaten —  Potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi menara (tower) telekomunikasi provider jaringan seluler di Kabupaten Klaten mencapai satu miliar per tahunnya. Namun karena terbentur dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), potensi PAD tersebut terancam hilang.

“Tahun 2015 enggak ada (PAD) sama sekali karena ada keputusan MK. Padahal tahun 2014 PAD dari target Rp 1,3 miliar, PAD tower mencapai Rp 1,4 miliar,” tutur Kepala Bidang (Kabid) Teknik Sarana Prasarana dan Kominfo Dinas Perhubungan (Dishub) Klaten Totok Gantoro, Kamis (3/3).

Dijelaskan, pada Mei 2015 MK mengabulkan dan menghapus penjelasan pasal 124 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD). Hal itu terkait tarif retribusi pengendalian menara minimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Kemudian MK menerbitkan putusan nomor 46/PUU-XI/2014.

“Alasannya, ukuran ‎penghitungannya tidak jelas. Sehingga perusahaan telekomunikasi melakukan gugatan dan dikabulkan MK. Akibatnya seluruh daerah di Indonesia tidak dapat lagi menggarap retribusi dari tower,” jelas Totok.

Ditambahkan, saat ini ada 189 tower berizin yang tersebar di seluruh wilayah Klaten. Bahkan potensi pendirian tower di Klaten masih sangat terbuka lebar.

“Dulu (2014) satu tower retribusi per tahunnya Rp 7 juta. Satu titik koordinat maksimal berdiri tiga tower atau tower bersama dengan jarak antar tower maksimal 1.000 meter. Karena keputusan MK itu, saat ini potensi retribusi tower sedang dikaji. Dan pendirian tower masih terbuka,” tambah Totok.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge