0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kronologi Pemilihan Troketon sebagai TPA Sampah

dok.timlo.net/aditya wijaya
Sekretaris Komisi 3 DPRD Klaten Edy Sasongko (dok.timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Sekretaris Komisi 3 DPRD Klaten berpendapat, aksi penolakan warga tiga desa di Kecamatan Pedan kurang mengetahui regulasi yang ada terkait penetapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Troketon. Hal itu terungkap dalam audensi di ruang Komisi 3 DPRD Klaten, Rabu (2/3).

“Ini (TPA Troketon) kan belum beroperasi, baru persiapan. Mungkin Anda semua kurang sosialisasi tentang regulasi yang ada. Silakan dokumen regulasi ini di fotocopi buat oleh-oleh dibawa pulang,” kata Sekretaris Komisi 3 DPRD Klaten Edy Sasongko, Rabu (2/3).

Di hadapan 15 perwakilan aksi dari Desa Troketon, Kaligawe, dan Kalangan itu, Edy membeberkan kronologis dipilihnya TPA Troketon. Hal itu bermula dari rapat yang menelurkan surat pernyataan antara Bupati Klaten Sunarna dengan Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto pada 2010 karena ada permasalahan sampah di TPA Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah.

“Permasalahan dari situ (TPA Jomboran) karena sudah melebihi umur teknis. Sesuai Undang-Undang (UU) RI no 18/2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah (Pemda) bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.  Pemda harus membuat perencanaan penutupan di TPA Jomboran karena tidak sesuai aturan UU (18/2008),” beber anggota dewan asal Fraksi PDIP itu.

Setelah itu, lanjut dia, Pemkab bersama ahli lingkungan termasuk dari Provinsi Jawa Tengah, mengadakan penilaian pencarian lahan TPA dari 26 kecamatan yang ada di Klaten. Dari penilaian itu, mengerucutlah Desa Troketon dan Desa Wiro, Kecamatan Bayat, sebagai pengganti TPA Jomboran.

“Dari scoring (penilaian) itu, Troketon memiliki nilai tertinggi 605. Sedangkan Wiro 503. Hal itu berdasarkan penelitian yang berdasarkan 17 parameter seperti tata kelola tanah, pertanian, dampak lingkungan, dampak lalu lintas, geologis, dan sebagainya. Enggak tiba-tiba langsung di Troketon, jadi ada sejarahnya dari awal antara Bupati, DPRD, dan provinsi,” lanjut Edy.

Sebagai fungsi legislasi, pihaknya menindaklanjuti UU tersebut dengan melahirkan Perda Klaten no 13/2012 tentang pengelolaan lahan termasuk kompensasi bagi warga yang berdampak di TPA Troketon. Sebelumnya, pihaknya juga menerbitkan Perda no 11/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten sejak 2011 hingga 2031, khususnya di Pasal 19 tentang pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan sistem sanitary landfill berada di Kecamatan Pedan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge