0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Belum Ada WPR, Pemkab Tak Mampu Bendung Tambang Ilegal

Tambang batu rakyat, dikaki Gunung Gono, Wuryorejo, Wonogiri (timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Meski tidak berijin, ribuan tambang rakyat menjamur di Wonogiri, khususnya galian C. Namun dinas terkait hanya memantau dan mengawasi saja. Sebab lemahnya regulasi membuat pemerintah tak berdaya tentang pertambangan rakyat.

“Sejak saya masih kecil, tambang ini sudah ada, sekitar era tahun 1980-an,” ujar penambang batu di kaki Gunung Gono, Wuryorejo, Wonogiri, Santoso (39), Jumat (26/2).

Menurutnya, di lokasi tambang rakyat tersebut sudah ada papan larangan yang dipasang oleh pihak Perhutani. Hal itu dilakukan, lantaran ada kejadian kasus pembunuhan aktivis tambang Salim Kancil di Lumajang, Jatim.

“Ini soal perut mas. Tetap saja, warga terus menambang,” ujarnya.

Dikatakan, batu-batu yang ditambangnya itu biasa digunakan sebagai bahan pondasi rumah maupun untuk bahan batu cor. Satu truknya, biasa dijual Rp 300 Ribu. Dalam aktifitasnya kesehariannya, dia hanya menggunakan alat manual, hanya memakai pahat dan palu. Namun, di sejumlah daerah lain, dia mengakui jika ada penambang yang menggunakan bondet (bom rakitan).

“Dulu pernah ada penambang yang memakai bondet, tapi saat meracik bahan-bahannya, kemudian meledak lalu dia tewas,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pertambangan Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Alam (PESDM) Wonogiri, Eko Saptaningsih mengatakan, saat ini di Wonogiri terdapat sekitar 1.000 pertambangan yang dikelola warga. Baik pertambangan mineral logam maupun non logam. Dari jumlah tersebut, semuanya masih ilegal karena di Wonigiri belum memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Lemahnya regulasi yang ada membuat pemerintah tidak bisa melarang warga untuk melakukan pertambangan. Hanya saja, pihaknya gencar melakukan sosialisasi tentang keselamatan kerja dan dampak kerusakan lingkungan.

“Setelah WPR ditetapkan, baru penambang rakyat bisa ditetapkan. Sesuai aturan, penetapan WPR harus ditangani pemerintah daerah, kemudian ditetapkan oleh gubernur. Untuk itu kami harus siapkan semua berkas persyaratannya,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge