0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Toko Berjejaring Ilegal Menjamur, Ini Komentar Disperindagkop

timlo.net/aditya wijaya
Toko modern berjejaring di seberang Kompleks perkantoran Pemkab Klaten yang tidak terpampang papan nama dan belum berijin (timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Klaten menepis anggapan sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengeluarkan ijin toko modern berjejaring. Padahal SKPD ini hanya memberikan rekomendasi teknis.

“SKPD kita itu hanya pertimbangan rekomendasi teknis, misalnya jarak toko modern dari pasar tradisional itu berapa dan sebagainya,” tutur Kepala Disperindagkop UMKM Klaten Sartiyasto, saat ditemui dalam sosialisasi aplikasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kamis (25/2).

Serupa dengan rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU ESDM) yang mengeluarkan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), pihaknya bukan satu-satunya instansi yang mengeluarkan ijin toko berjejaring. Hal itu juga sama ketika pemilik toko mengajukan ijin gangguan atau HO ke Kantor Penanaman Modal Perijinan Terpadu (KPMPT).

“Nah itu salah satu syarat ijin rekomendasi, jadi kami bukan satu-satunya. Maka kalau memenuhi syarat ya kita rekomendasikan. Tapi ijinnya nanti yang mengkoordinasikan KPMPT,” tuturnya.

Namun pihaknya tidak membantah ada praktik kecurangan di lapangan. Modusnya seperti mengatasnamakan kepemilikan pribadi tapi justru toko modern berjejaring. Ada juga yang masih dalam proses melengkapi perijinan, tapi toko bersangkutan sudah menjalankan operasionalnya.

“Berdasarkan data kami, dari total 76 toko berjejaring modern ada 20 yang belum berijin. Dan kita sudah memberikan saran, teguran, termasuk peringatan yang kita tembuskan ke Satpol PP sebagai eksekutor. Cuma berani atau enggak. Bahkan sebelum disini (Disperindagkop) sudah saya peringatkan,” tandas Sartiyasto.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge