0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dorong Legalitas, Pelaku Usaha Diminta Kantongi Kartu IUMK

Klaten — Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Disperindagkop dan UMKM Klaten menggelar sosialisasi aplikasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Hotel Grand Tjokro, Klaten, Kamis (25/2). Kegiatan diikuti Camat atau Sekcam dari 26 Kecamatan di Klaten, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan berbagai unsur terkait.

“IUMK dibuat agar pelaku UMK bisa mengakses KUR. Maka kami undang camat untuk sosialisasi aplikasi ini,” kata Kepala Disperindagkop UMKM Klaten Sartiyasto, Kamis (25/2).

Dijelaskan, IUMK merupakan bagian dari implementasi Undang-undang nomor: 20 tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Presiden nomor: 98/2014 tentang perijinan UMK dan Permendagri nomor: 83/2015 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil.

Pihaknya mendorong pelaku UMK segera mengurus legalitas ijin usahanya dengan membuat IUMK. Pasalnya, kedepan syarat untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa harus pelaku usaha yang sudah dapat ijin Kemenkum HAM. Salah satunya seperti Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang menjadi syarat eksportir produk kehutanan di Klaten.

“Tugas kami sebatas memfalisitasi, nantinya masing-masing pimpinan cabang BRI yang mengimplementasikan IUMK terkait pemberian KUR. Sebab ada 54 ribu pelaku UMK di Klaten,” tutur Sartiyasto.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Klaten Sarwanto Yuwono mengatakan, target penyaluran KUR di BRI Cabang Klaten tahun 2016 mencapai Rp 371 Miliar. Sedangkan hingga pertengahan Februari sudah terealisasi Rp 50 Miliar.

”Sebelum kartu IUMK dicetak, pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi dari camat kemudian dicetak di Disperindagkop UMKM baru dibawa ke BRI untuk dicetak gratis. Karena IUMK menjadi legalitas suatu usaha,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge