0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penataan Pemukiman Kumuh, Solo Ditunjuk Sebagai Pilot Project

dok.timlo.net/dhefi
Perumahan kumuh di tepi Kali Pepe (dok.timlo.net/dhefi)

Solo – Kota Solo ditunjuk sebagai salah satu pilot project penataan pemukiman kumuh di Indonesia. Meski begitu, pemkot nampaknya belum sepenuhnya memahami grand desain proyek yang memiliki alokasi dana mencapai ratusan miliar tersebut.

“Saat ini masih dalam tahapan penyusunan Perda, tapi dalam penyusunan ini masih terkendala pada tataran definisi Perumahan dan Permukiman Kumuh itu sendiri,” kata Wakil Ketua pansus Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, Supriyanto, kepada wartawan, Selasa (22/2).

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2011 diamatkan, perencanaan kota disusun dari Pemerintah Pusat menuju Kota/Kabupaten. Dengan sistem tersebut legislator memandang masih perlu adanya penyesuaian di beberapa bagian agar sesuai dengan fakta di lapangan. Menurutnya, perumahan dan permukiman kumuh dapat diartikan kawasan di bantaran sungai, rel kereta api maupun lahan kosong milik pemerintah yang menjadi hunian liar. Namun, secara makro difinisi ini harus jelas terlebih dahulu.

“Ini sebenarnya keuntungan untuk Solo, karena draft nya sudah dibuatkan. Tapi, definisi perumahan dan permukiman kumuh ini harus jelas dulu. Sehingga sasaran pembangunananya juga terarah,” terang Supriyanto.

Berdasarkan paparan dari konsultan ahli, Solo harus memiliki grand desain dari berbagai aspek. Namun sayangnya hingga kini Pemkot belum dapat menjabarkan keinginan pemerintah pusat terkait persiapan penerapan Perda tersebut. Menurutnya yang diinginkan pemerintah pusat adalah peningkatan kualitas pemukiman kumuh dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya dipandang dari sisi perumahannya semata.

“Saya lihat Pemkot tidak paham, Bappeda tidak bisa menjelaskan, bagian hukum juga tidak tahu, malah mau mengurangi criteria,” kata Supri.

Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno mengakui Raperda yang saat ini dibahas tergolong memerlukan pemikiran yang lebih. Namun, ia optimis dalam waktu dekat akan terselesaikan.

“Saya akui ini perda cukup berat dan panjang, sama seperti RT RW dan pendidikan. Semua dinas terlibat,” katanya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge