0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Transparansi Anggaran, PR Baru Bupati Klaten

dok.timlo.net/aditya wijaya
Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode 2016-2021, Sri Hartini dan Sri Mulyani pecahkan rekor MURI (dok.timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Sri Hartini dan Sri Mulyani resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) Abdul Muslih meminta, pemimpin pemerintahan Klaten periode 2016-2021 itu untuk lebih terbuka dalam transparansi anggaran.

“Sangat mendesak. Selama ini masyarakat susah mengakses dokumen dari RAPBD hingga APBD, apalagi sampai penjabarannya,” kata Muslih, di Klaten, Kamis (18/2).

Menurut dia, transparansi anggaran diperlukan untuk meminimalisir praktik korupsi. Pasalnya, korupsi itu terjadi ketika masyarakat tidak tahu.

“Dokumen itu seperti hal yang terkesan rahasia. Padahal sesuai UU Informasi Publik seharusnya masyarakat bisa mengakses. Kami yang sudah kenal dengan para pejabat saja masih punya sedikit kendala, meski akhirnya bisa didapatkan tapi proses waktu ini yang jadi catatan,” ujar Muslih.

Selain itu, pihaknya mendorong partisipasi aktif masyarakat di setiap perencanaan pembangunan, mulai dari Musrenbangdes, Musrenbangcam, hingga RAPBD. Tujuannya, pembangunan sesuai kebutuhan tingkat bawah, bukan berdasar keinginan pemangku kebijakan.

Muslih menceritakan, di beberapa desa ada yang mengusulkan suatu program. Namun bukannya diakomodir, desa tersebut justru mendapat anggaran untuk program lain. Akibatnya, program anggaran tersebut mubazir.

“Ada di beberapa desa. Hendak dialihkan, tapi karena tidak sesuai kebuatuhan desa, tentu tidak diambil (anggaran program). Ini juga PR (pekerjaan rumah) bagi Pemkab Klaten untuk mendampingi desa. Padahal sekarang anggaran desa tidak sedikit,” bebernya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge