0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kasus Kelar, PD BKK Karanganyar Benahi Manajemen

Barang bukti kasus PD BKK Karanganyar (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Usai didera kasus, Perusahaan Daerah (PD) Bank Kredit Kecamatan (BKK) Karanganyar membenahi manajemen setelah sejumlah direksi tersangkut kasus dugaan korupsi uang negara.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa memberhentikan secara hormat Direktur Utama PD BKK Karanganyar, Manis Subakir, dan Direktur PD BKK Karanganyar, Sutanto. RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada Rabu (3/2) lalu. Langkah itu demi memperbaiki kinerja BKK Karanganyar dan meningkatkan pelayanan

“Maka Gubernur Jawa Tengah menunjuk dewan pengawas sebagai pejabat sementara dan bertugas menyeleksi calon direksi baru. Lalu menunjuk Pelaksana Harian, yakni Susilowati. Proses seleksi sudah dimulai,” kata Ketua Dewan Pengawas Perusda sekaligus Plt Direktur Utama PD BKK Karanganyar, Budiharjo Mulyo Wibowo, kemarin.

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggandeng pihak ketiga melakukan rekrutmen calon direksi PD BKK Karanganyar. Dia menjanjikan proses rekrutmen bersih dari kecurangan.

“PD BKK Karanganyar masih sehat. NPL di atas 10% tetapi di bawah 20%. Aset Rp 117 miliar. Semoga direksi baru dapat mengemban tugas dengan baik dan memperbaiki internal perusahaan,” ujar dia.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengingatkan karyawan PD BKK Karanganyar untuk mencintai pekerjaan. Dia menyinggung peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian. Orang nomor satu di Pemkab itu juga menjanjikan seleksi calon direksi bersih karena dilakukan secara terbuka.

“Siapapun berkesempatan mendaftar. Lekas seleksi, supaya lekas diperbaiki. Tantangan baru, pemimpin baru lebih progress. Identifikasi masalah dan bagaimana menggerakkan (perbankan) itu,” tutur lelaki yang akrab disapa Yuli.

Informasi yang dihimpun wartawan, dua direktur dan enam kepala cabang PD BKK Karanganyar terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi. Mereka melakukan sewa fiktif mobil operasional perusahaan. Akibat tindakan itu negara menanggung kerugian Rp 3,053 miliar.

Pengadilan Tipikor Semarang memvonis mereka dengan 1 tahun penjara, membayar denda masing-masing Rp 50 juta, dan mengganti uang negara Rp 73 juta ditanggung bersama.

“Ini pengalaman buruk dan jangan terulang lagi. PD BKK Karanganyar harus take off,” tutur Bupati.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge