0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Korupsi, Mantan Walikota Makassar Dituntut Delapan Tahun

Ilham Arief Sirajuddin ditahan KPK (merdeka.com)

Timlo.net — Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dituntut delapan tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Wali Kota Makassar dua periode itu dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama delapan tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan,” kata Jaksa Penuntut Umum Ali Fikri saat membacakan tuntutan, Selasa (16/2).

Menurut jaksa, terdakwa Ilham Arief Sirajuddin secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI no 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Ji Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Selain itu, jaksa meminta hakim Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.505.000.000. Dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut.

“Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun.”

Ali menjelaskan, hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa selaku Wali Kota Makassar dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014 tidak memberi teladan yang baik. Tidak mendukung usaha pemerintah dan negara dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak berterus terang. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

“Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan.”

Sementara itu, sidang pembacaan pembelaan terdakwa diagendakan Senin (22/2). Sidang yang dimulai pukul 20.00 WIB berakhir pukul 23.30 WIB. Kuasa hukum terdakwa, Johnson Panjaitan meminta sidang digelar sore.

“Kalau bisa sidang jam 4 yang mulia,” kata Johnson.

Walikota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu dinilai jaksa, bersama-sama dengan Direktur Utama PT Traya dan PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja mengarahkan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk menunjuk Perusahaan tertentu, memerintahkan untuk melakukan pembayaran air curah yang tidak dianggarkan dalam RKAP PDAM Kota Makassar dan meminta untuk tetap melanjutkan Kerjasama Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Tahun 2007-2013.

Akibat perbuatannya merugikan keuangan negara senilai Rp 45,844 miliar.

[bal]

Sumber : merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge