0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kasus Sriwedari, Pemkot Disarankan Minta Bantuan Presiden

Ketua Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR) DPRD Solo, Supriyanto (dok.timlo.net/red)

Solo — Sorotan datang dari kalangan DPRD terkait penolakan peninjauan kembali (PK) kasus lahan Sriwedari yang diajukan oleh Pemkot Solo ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menganggap Pemkot kurang serius mempertahankan lahan yang telah menjadi ruang publik tersebut.

“Selama ini, kami melihat penanganan Sriwedari terkesan bertele-tele. Kalau mau serius, seharusnya sejak tahun 2011 silam diajukan PK bukan beberapa tahun lalu saat putusan hukum memenangkan ahli waris telah dinyatakan tetap (inkracht),” kata Sekretaris  Komisi II DPRD Solo, Supriyanto, Selasa (16/2).

Supriyanto menyarankan Pemkot segera mengambil langkah nyata dengan menggunakan koneksi yang tersedia saat ini. Termasuk, meminta bantuan kepada Presiden Jokowi jika diperlukan.

“Kalau memang situasinya seperti ini (telah jatuh putusan inkracht —Red) mau bagaimana lagi? Pemkot sudah kalah dalam kasus Sriwedari,” tandasnya.

Disinggung eksekusi yang telah diajukan ahli waris ke Pengadilan Negeri (PN) Solo melalui kuasa hukumnya, Supriyanto berpendapat, ahli waris memiliki hak untuk segera memiliki lahan seluas hampir 10 hektar tersebut. Meski begitu, jangan sampai mereka menambah permasalahan dengan mengusik sejumlah pedagang yang telah menempati kawasan tersebut. Hal itu, harus melalui tahapan pendekatan yang matang supaya tidak timbul permasalahan baru.

“Juga termasuk aset-aset Pemkot yang ada di kawasan Sriwedari. Harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait,” terangnya.

Tanggapan tersebut muncul setelah kuasa hukum ahli waris tanah Sriwedari, Anwar Rachman, mengajukan permohonan eksekusi paksa lahan Sriwedari ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Senin (15/2). Upaya ini dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemkot Solo.

Anwar menegaskan, tindakan ini ditempuh lantaran proses perundingan antara kedua belah pihak dinilai mrnemui jalan buntu. Dia menganggap Pemkot selama ini hanya mengulur waktu, dan tidak pernah memberikan konsep yang jelas tentang pengelolaan lahan bekas Bon Rojo itu. Proses mediasi sendiri berlangsung selama kurun waktu September 2015 hingga awal bulan Februari 2016.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge