0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tolak PHK Massal, Ribuan Buruh Geruduk Istana

dok.merdeka.com
Demo buruh (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Pagi ini, Sabtu (6/2), ribuan buruh Purwakarta dari sejumlah serikat bertolak menuju Istana Merdeka menggelar unjuk rasa menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

Buruh yang berkumpul di kawasan industri Kota Bukit Indah berangkat menggunakan puluhan armada bus dan rencananya akan bergabung dengan aliansi buruh dari daerah lain.

Salah satu pengurus cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Purwakarta, Ade Suryani, unjuk rasa dilakukan sebagai aksi solidaritas seiring dengan adanya relokasi sejumlah pabrik yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Selain itu buruh juga mendesak pemerintah menghapus PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan karena dianggap sebagai peraturan yang sangat merugikan kalangan buruh.

“PHK massal saat ini bukan karena PP 78 atau kenaikan upah, tapi itu karena kebijakan pemerintah yang tidak jelas,” kata Ade.

Agar tidak mengganggu lalu lintas di sepanjang perjalanan dari Purwakarta menuju Jakarta. Pemberangkatan tidak dilakukan secara bersamaan.

Untuk diketahui, empat perusahaan asing antara lain Chevron, Panasonic, Toshiba dan Ford Motor Indonesia dikabarkan akan menutup sejumlah atau seluruh pabriknya di Indonesia dengan beragam alasannya masing-masing. Penutupan pabrik ini ditengarai akan berujung pada PHK terhadap sejumlah karyawan.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya tengah memproses potensi pemutusan hubungan kerja karyawan di empat perusahaan asing yang dikabarkan menutup pabriknya di Indonesia.

“Sekarang yang kita proses ada Chevron, Panasonic, Toshiba sama Ford Motor Indonesia. Yang empat ini juga lagi kita klarifikasikan semua (atas kemungkinan PHK), sedangkan yang lain juga masih kita cek,” ujar Hanif Dhakiri di arena Musyawarah Kerja Nasional PKB di JCC, Jakarta, Jumat (5/2).

Politikus PKB itu mengatakan pemerintah menginginkan dan berharap tidak ada PHK. Pemerintah menginginkan agar ada solusi terbaik sebelum melakukan PHK.

“Kita minta ke perusahaan-perusahaan itu untuk mendialogkan rencana-rencana mereka, entah itu efisiensi atau apapun namanya untuk berdialog dengan serikat pekerja di situ,” ujar Hanif. [noe]

Sumber: merdeka.com

 

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge