0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Anggap Haji Hajad Hidup Orang Banyak

dok.timlo.net/tyo eka
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Kalau ada pertanyaan kenapa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji ada keinginan agar penyelenggaraan haji diserahkan badan tersendiri di luar pemerintah, pertanyaan itu agar dialamatkan ke DPR.

Demikian ungkap Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin kepada wartawan terkait revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, di Solo.

Menteri Agama menegaskan, sampai hari ini pemerintah menganggap haji adalah hajad hidup orang banyak dalam konteks Indonesia yang mayoritas muslim, karenanya negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh lepas tangan, menyerahkan kepada swasta.

“Jadi Haji harus menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah,” tegasnya, Rabu (3/2).

Sesuai undang-undang sekarang, penyelenggaraan haji adalah tugas nasional yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya, apabila dalam revisi UU Penyelenggaraan Haji ada usulan untuk melimpahkan penyelenggaraan haji dari negara kepada lembaga lain diluar pemerintahan, maka hal itu bukan keinginan pemerintah.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge