0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Anggaran PAUD Belum Terserap Maksimal

dok.timlo.net/daryono
Anggota Komisi IV DPRD Solo, Renny Widyawati (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Kalangan DPRD Solo mendorong supaya tiap yayasan atau pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Solo berbadan hukum. Mengingat, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 6 miliar pada tahun ini untuk pengembangan PAUD di Kota Bengawan.

“PAUD yang menerima kucuran dana ini harus yang memiliki badan hukum,” terang anggota Komisi IV DPRD Solo, Renny Widyawati, Rabu (3/1).

Seharusnya, kata politisi Partai Demokrat ini, yayasan atau pengelola PAUD seharusnya jemput dana demi kebaikan tumbuh kembang anak didiknya. Namun kenyataannya, berbagai masalah timbul mulai dari pendirian yang harus berbadan hukum hingga rumitnya proses administratif dalam pelaporan penggunaan dana tersebut.

“Di lapangan ada sejumlah PAUD yang memilih untuk tidak mengajukan, alasannya ya itu tadi mulai harus berbadan hukum, ribet membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) dan masih banyak lagi. Padahal, dana tersebut lumayan untuk pengembangan PAUD atau menggaji pengasuh mereka,” terangnya.

Padahal, lanjut Renny, alokasi dana yang dapat diterima tiap PAUD mencapai Rp 35 juta. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan Komisi IV bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) disebutkan, hanya segelintir PAUD yang mengajukan permohonan sehingga dana yang disediakan pemerintah pusat akan sia-sia.

“Dari Rp 6 miliar yang diberikan pemerintah pusat, hanya Rp 2 miliar yang diajukan Pemkot,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge