0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Mekanisme Pelantikan Walikota-Wawali Solo Berubah

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo, Abdul Ghofar Ismail (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Mekanisme pelantikan Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) Solo terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2015, mengalami perubahan usai penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengharuskan kalangan Dewan mengumumkan hasil penetapan dalam Rapat Paripurna Istimewa. Rencananya, kalangan Dewan akan menggelar rapat tersebut dalam waktu dekat.

“Baru saja kami terima sekitar tanggal 20 Januari. Kewenangan utama sebenarnya ditujukan kepada Walikota. Kemarin, kami mulai dari Sekwan, KPU dan Pemkot melakukan koordinasi di Balaikota,” kata Wakil Ketua DPRD Solo Abdul Ghofar Ismail, Jumat (22/1).

Dikatakan, SE Nomor 100 / 140 / SJ tertanggal 19 Januari 2016 tersebut ditujukan kepada walikota dan gubernur di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut disebutkan berdasar Pasal 160 dan Pasal 160A Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sesuai ketentuan tersebut diperintahkan pada poin 2 bahwa DPRD Kabupaten/Kota mengumumkan dalam Rapat Paripurna Istimewa hasil penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih KPU Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Disinggung hasil pertemuan yang telah diadakan, Ghofar mengaku, penentuan teknis pelaksanaan termasuk proses administratif akan dilakukan masing-masing bagian. Namun menurutnya, DPRD sudah siap dalam menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Jika tidak mengalami kendala rapat tersebut akan digelar awal pekan depan.

“Maksimal Selasa kita bisa laksanakan,” kata dia.

Sementara, Sekretaris Partai Demokrat Solo, Supriyanto mengatakan, untuk menggelar Rapat Paripurna Istimewa tersebut Sekwan tidak perlu repot untuk membuat surat undangan resmi. Pertimbangan waktu yang mepet, menjadi salah satu alasab supaya rapat segera cepat digelar.

“Tak perlu terlalu formil lah, supaya cepat dilaksanakan,” ujarnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge