0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Meski Dugaan Kesesatan Gafatar Sudah Ada, MUI Butuh Bukti Lanjutan

dok.merdeka.com
Gafatar ©2016 gafatar.org (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hingga saat ini masih mengumpulkan bukti otentik serta mengkaji apakah organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) itu sesat atau tidak. Setelah mendapat kesimpulan, mereka akan mengumumkan fatwa mengenai Gafatar pada awal Februari 2016.

“Kemungkinan awal Februari kami bisa umumkan,” kata pengurus Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ridha Salamah, usai diskusi tertutup mengenai Gafatar, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (17/1).

Ridha mengatakan, sebelum menerbitkan fatwa, MUI melakukan diskusi sebagai bagian dari penelitian serta penghimpunan data otentik mengenai Gafatar. Selain di Yogyakarta, hal serupa juga dilakukan di Palembang dan Aceh.

Menurut Ridha, fatwa mengenai sesat atau tidak suatu organisasi secara resmi akan diterbitkan oleh komisi fatwa MUI Pusat. Untuk menyatakan fatwa itu dibutuhkan pengkajian matang melalui bukti otentik serta data akurat.

“MUI sedang meningkatkan semua landasan fatwa agar diiringi dengan penelitian dan metodologi yang absah, sehingga di kemudian hari tidak digugat oleh banyak pihak baik akademisi, praktisi, maupun ahli agama,” ujar Ridha.

Meski dugaan kesesatan Gafatar diakui sudah ada, tetapi menurut Ridha, MUI masih membutuhkan bukti-bukti lanjutan meyakinkan organisasi itu merupakan jelmaan dari Al-Qiyadah al-Islamiyah pimpinan Ahmad Musadeq. Perkumpulan itu sudah dinyatakan sesat oleh MUI pada 2007.

“Kesaksian salah satu pengurus yang mengatakan benar Ahmad Musadeq di belakang mereka memang ada saksinya. Tapi kami menunggu saksi-saksi lainnya yang siap mengatakan secara meyakinkan,” lanjut Ridha.

Seperti halnya Al-Qiyadah al-Islamiyah, Gafatar dapat dikatakan sesat apabila terbukti secara ideologi ingin menyatukan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi, serta ingin mengubah sejumlah ketentuan ajaran Islam.

“Jika mereka mengatakan mereka bukan bagian dari Islam, maka tidak ada masalah,” ucap Ridha.

Mengenai hilangnya sejumlah warga di berbagai daerah diduga mengikuti kegiatan Gafatar, Ridha mengemukakan tidak dapat dijadikan landasan kesesatan organisasi itu. Apalagi belakangan, katanya, terbukti sejumlah warga pindah ke basis-basis Gafatar melakukannya secara sadar.

“Itu tidak bisa dikatakan kesesatan, penculikan, bukan juga pidana,” imbuh Ridha.

Sementara itu, Kepala Kesbanglinmas DIY, Agung Supriyono mengatakan, Gafatar memang pernah mengajukan surat keterangan terdaftar (SKT) pada 2010. Namun SKT itu telah habis masa berlakunya pada 2014.

Sejak menyatakan diri sebagai organisasi sosial diiringi berbagai kegiatan sosial di DIY, menurut Agung, tidak ada kecurigaan terhadap organisasi itu. “Namun, ketika belakangan ada indikasi melanggar UUD 1945 serta Pancasila, maka kami akan waspadai betul,” ujar Agung.

[ary]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge