0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

MPG Putuskan Munas Maret, Konflik Golkar Berakhir?

dok.merdeka.com
Siang Mahkamah Partai Golkar (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Mahkamah Partai Golkar (MPG) membuat keputusan membentuk tim transisi untuk penyelesaian konflik kepengurusan Partai Golkar. MPG juga memutuskan, Munas Golkar akan digelar selambat-lambatnya pada bulan Maret 2016. Akankah konflik Golkar berakhir dengan keputusan ini?

Saat membacakan putusan hasil sidangnya, Ketua MPG Muladi menyatakan, pelaksanaan munas dilakukan dengan prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif dengan melibatkan kedua kubu. Untuk mempersiapkan munas itu maka dibentuk tim transisi yang diketuai Wapres Jusuf Kalla yang juga mantan Ketum Golkar. Tim ini terdiri dari tokoh-tokoh senior Golkar, termasuk Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, yang berseteru. Mantan Presiden BJ Habibie akan menjadi pelindung tim ini.

“Susunan tim transisi, BJ Habibie pelindung, Jusuf Kalla (JK) selaku ketua, anggota Ginanjar Kartasasmita, Emir Salim, Abdul Latief, Siswono Yudohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo L Sambuaga, dan Soemarsono,” ucap Muladi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (15/1).

Berikut hasil putusan sidang MPG:

I. Munas (paling lambat) Maret 2016.

Tugas:

1. Kepesertaan Munas
2. Penyelenggara Munas
3. Menetapkan tanggal dan bulan penyelenggaraan Munas
4. Aturan ketentuan Munas yang aspiratif terbuka akuntabel.

II. Mendukung rekonsiliasi dan diberi tugas menata kepengurusan fraksi MPR dan DPR selama transisi.

III. Rekon berpedoman MPG putusan pertama 3 Maret 2015. Menghindari the winner takes all.

Sidang putusan MPG dihadiri oleh Muladi sebagai ketua dan dua Anggota MPG, yaitu mantan menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, dan Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin.

Sementara dua Anggota MPG lainya tidak hadir dalam sidang putusan MPG yaitu Duta Besar RI untuk Republik Ceko Aulia Rahman, dan mantan Hakim Konstitusi HAS Natabaya.

Belum ada tanggapan resmi dari kedua kubu perihal keputusan MPG ini. Namun, kubu Munas Bali sebelumnya telah menyatakan enggan mengikuti keputusan MPG.

Seperti disampaikan Aburizal Bakrie usai bertemu Presiden Jokowi di Istana pada Senin (11/1) lalu. Ical menjelaskan, pada tanggal 30 Desember yang lalu Menkum HAM melakukan pencabutan terhadap SK Menkum HAM sebelumnya tentang pengesahan DPP Partai Golkar Munas Ancol. Selanjutnya PN Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah memutuskan bahwa yang sah adalah Munas Bali.

“Karena itulah maka kami menganggap persoalan sudah selesai. Karena persoalan Golkar sudah selesai maka barulah kami datang menghadap kepada Bapak Presiden,” kata Ical di Istana, Jakarta, Senin (11/1).

Ical menegaskan, tidak ada Munas bersama seperti yang diusulkan Agung Laksono. Menurutnya, rencana Munas bersama adalah mengada-ada lantaran tidak ada dalam AD/ART partai.

“Jadi menurut AD ART, Munas bersama tidak ada lagi, mau bersama dengan siapa. Karena yang Munas Ancol sudah dicabut sehingga tidak ada lagi legalitas, tidak bisa,” jelas Ical.

Kedua, tegas Ical, dalam AD/ART dikatakan Munas bersama tidak pernah ada. Yang ada adalah Munaslub dan hanya bisa dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari 34 DPD Provinsi seluruh Indonesia.

“Sehingga dengan demikian maka kalau ada sejumlah 24 DPD Provinsi seluruh Indonesia yang meminta, baru bisa dilakukan Munaslub. Jadi Munas bersama tidak bisa, Munaslub gagal dilaksanakan agar kita menghormati suatu AD ART, seperti dalam negara kita menghormati UUD dan UU,” tutup Ical. [war]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge