0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Prof Mohammad Jamin: GBHN ke Depan Diperlukan

dok.timlo.net/tyo eka
Prof Dr Mohammad Jamin (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Dr Mohammad Jamin menyatakan, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke depan diperlukan untuk menghindari adanya kebijakan-kebijakan presiden yang menjauh dari cita-cita konstitusi negara.

“Karena seperti sekarang ini, tanpa adanya GBHN, tidak ada panduan yang jelas kemana negara ini akan dibawa,” jelas Prof Jamin kepada Timlo.net, di Kampus UNS, Solo, Sabtu (16/1).

Jamin mengemukakan, visi misi presiden seringkali sangat berkepentingan muatan politik dan kepentingan kelompok partai yang berkuasa. Padahal dulu, sebelum amandemen, jelas bahwa MPR menyusun GBHN sebagai arah pembangunan Indonesia jangka menengah dan panjang.

Problematiknya, kata Jamin yang sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II UNS, adalah Undang-Undang Dasar (UUD) sekarang ini tidak ada lagi norma yang mengatakan melaksanakan GBHN yang dibuat oleh MPR. Kalau ingin menghidupkan lagi GBHN, maka harus mengamandemen Undang-Undang Dasar. Artinya, perlu amandemen UUD untuk memberi kewenangan, sehingga dari sisi ketatanegaraan tidak salah, bahwa MPR memiliki kewenangan menyusun GBHN.

Namun, menurut Jamin, sekalipun presiden nantinya tidak bertanggung jawab misalnya kepada MPR, karena tidak mandataris MPR, tetapi setidaknya presiden mempunyai gambaran panduan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan.

“Itulah menurut saya relevan dihidupkannya GBHN,” tandasnya.

Relevansi GBHN menjadi penting, supaya kebijakan presiden diturunkan dari GBHN. Artinya presiden mencalonkan diri karena mengusung visi misi, maka visi misi mengacu pada arah di dalam GBHN. Karena GBHN merupakan konstitusi cita-cita Indonesia bernegara.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge