0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kenaikan Pajak Pasir Merapi Masih Perlu Kajian

Penambang pasir dari lereng Merapi sedang menambang pasir. (Dok.Timlo.net/ Nanin)

Klaten – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tak menampik adanya wacana kenaikan pajak penambangan pasir atau galian C dari lereng Merapi. Bahkan tarif pajak di Klaten lebih rendah dibanding daerah lain.

“Wacana itu (penyesuaian tarif) masih kami bahas di tingkat internal. Tapi yang pasti sudah kami perhitungkan sebelum rapat evaluasi pemegang surat ijin usaha pertambangan (SIUP) pada Kamis (14/1) kemarin,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penagihan DPPKAD Klaten Harjanto Hery Wibowo, Jumat (15/1).

Menurut dia, penyesuaian tarif pajak penambangan pasir tidak bisa dilakukan seperti membalikkan tangan. Diperlukan kajian yang rigid mengenai potensi penerimaan daerah dan potensi gejolak akibat penyesuaian.

Dijelaskan, Pemkab Klaten pada awalnya sudah menetapkan tarif pajak pasir Rp 20 ribu untuk satu rit yang diatur dalam SK (surat keputusan) Bupati. Berjalannya waktu terjadi gejolak di usaha penambangan sehingga Bupati memberi keringanan sebesar 50 persen atau Rp 10 ribu untuk tiap rit.

“Wacana itu (penyesuaian tarif) akan dikembalikan ke tarif sebenarnya (Rp 20 ribu) alias tidak ada lagi keringanan. Kemungkinan untuk tarif diatas Rp 20 ribu juga masih dibahas karena Klaten ini relatif murah dan rendah dibandingkan daerah lainnya. Kami hitung kemampuan nanti ada gejolak apa tidak, serta menunggu masukan para pemegang SIUP,” jelasnya.

Ditanya soal pendapatan pajak galian C pada 2015, kata Harjanto, sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 700 Juta menjadi Rp 1,1 Miliar.

”Untuk tahun ini masih sama dengan tahun lalu (Rp 700 Juta). Tapi Sekda minta dinaikkan. Berhubung kemarin proses target di APBD 2016 ini sudah pertengahan tahun, maka nanti kemungkinan di APBD Perubahan,” bebernya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge