0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Gafatar Terbentuk dari Pecahnya Ahmad Moshaddeq dan Panji Gumilang

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (dok.timlo.net/red)

Timlo.net — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan proses terbentuknya organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Menurut Tjahjo, organisasi Gafatar terbentuk dimulai dari pecahnya Ahmad Moshaddeq dan Panji Gumilang yang mana keduanya merupakan anggota Negara Islam Indonesia (NII).

“Kemudian Panji Gumilang mendirikan MIM dan Ahmad Moshaddeq mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiah kemudian berubah menjadi komunitas Millah Abraham (Komar). Karena Komar ini dinilai oleh MUI sebagai aliran sesat dan menyesatkan sehingga pimpinannya yaitu Ahmad Moshaddeq pada tahun 2009 dipidana 4 tahun,” jelas Tjahjo dalam pesan singkatnya, Jakarta, Rabu (13/1).

Tjahjo menambahkan, selanjutnya untuk menghilangkan jejak, akhirnya Komar ganti kulit menjadi ormas Gafatar yang dipimpin Mahful Muis dengan mengkaver kegiatannya bersifat sosial. Namun pada saat ormas Gafatar mengajukan SKT ke Kesbangpol pada tanggal 2 November 2011 ditolak bahkan sudah tiga kali.

“Mereka mengajukan tetapi tetap tidak dikeluarkan, kemudian pada tanggal 5 April dan 30 November 2012 Dirjen Kesbangpol membuat surat ke para Kesbangpol provinsi dan kab/kota untuk tidak mengeluarkan SKT kepada Gafatar dan agar melakukan kewaspadaan dan pantau aktivitas ormas tersebut,” terang Tjahjo.

“Artinya Kesbangpol Kemendagri sudah mengantisipasi kegiatan dari Gafatar tersebut, kalau ada Kesbangpol yang mengeluarkan SKT tahun 2011 itu masih wajar karena memang surat dari pusat baru dibuat tahun 2012,” tambahnya.

Tetapi, lanjut Tjahjo, dengan adanya putusan MK atas uji materi terhadap UU No 17/2013 dimana teknis pendaftaran diatur bahwa ormas bisa terdaftar dan tidak terdaftar dimana pemerintah dan pemerintah daerah tidak bisa menetapkan ormas sebagai ormas terlarang. Selain itu, tidak dapat melarang ormas yang tidak terdaftar tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang menggangu keamanan, ketertiban umum, dan pelanggaran hukum.

“Dari putusan inilah maka pemerintah tidak bisa membubarkan Gafatar, tetapi kalau dilihat ormas ini merupakan aliran sesat dan menyesatkan, maka seharusnya diarahkan ke Pakem ya domainnya Kejaksaan, barangkali hal ini yang harus didiskusikan bersama. Selanjutnya di tujuan ormas pada UU ormas diantaranya adalah harus menjaga dan memelihara serta melestarikan norma, etika, budaya dan lain-lain. Termasuk menjaga persatuan dan kesatuan dan lain-lain, dari sini juga perlu didiskusikan apakah kegiatan Gafatar ini bertentangan dengan hal tersebut,” terang Tjahjo.

[eko]

Sumber : merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge