0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Televisi Hasil Karya Lulusan SD Dimusnahkan Kejari Karanganyar

timlo.net/nanang rahadian
Pemusnahan barang bukti di Kejari Karanganyar (timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Ratusan televisi rakitan bukti kejahatan dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejati) Karanganyar, Senin (11/1). Barang bukti itu berupa 116 unit pesawat televisi hasil rakitan seorang pria lulusan SD bernama Muhammad Kusrin (42) warga Dusun Wonosari RT 02/RW III Desa Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo.

“Ini merupakan barang bukti yang kasusnya telah telah diputus oleh pengadilan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Teguh Subroto.

Kajari mengatakan, barang-barang elektronik itu disita aparat Polda Jawa Tengah seusai menggerebek bengkel kerja ’Haris Elektronik’ milik Kusrin pada Maret 2011 silam. Saat tengah mengurus ijin legalitas usahanya polisi keburu membongkar praktek pembuatan pesawat televisi rakitan. Dari bengkel kerja sekaligus rumahnya itu, polisi juga menyita suku cadang pembuatannya seperti tabung monitor bekas, speaker dan sebagainya.

“Kasus ini cukup menarik. Terdakwa yang lulusan SD bisa merakit TV dan menjualnya secara massal dengan merk buatannya sendiri,” kata Teguh Subroto.

Sebagian barang bukti berupa televisi berwarna ukuran 14 dan 17 inchi bermerek Veloz, Maxreen dan Zener dimusnahkan dengan cara dibakar. Rencananya, sisa barang bukti yang terkemas di sebuah truk di halaman kantor kejaksaan akan dibakar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono.

“Terdakwa menjual pesawat televisi tabung rakitannya tak sampai Rp 1 juta per unit ke Solo sekitarnya sampai Yogyakarta,” jelas Kajari.

Setelah menjalani persidangan tanpa kuasa hukum, Lanjut Kajari, Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar membuktikan terdakwa melanggar pasal 120 (1) jo pasal 53 (1) hurub b UURI no 3/2014 tentang Perindustrian. Kemudian melanggar Permendagri No 17/M-IND/PER/2012 tentang Perubahan Permendagri No 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap Tiga Industri Elektronika Secara Wajib. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis enam bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda Rp 2,5 juta. Vonis ini tertera di putusan nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Krg pada tanggal 23 Desember 2015.

“Terdakwa sebenarnya tinggal mengantongi legalisasi SNI dari pemerintah, mengingat ijin lain telah didapatkan seperti ijin HO. Legalisasi tersebut baru turun saat terdakwa menjalani sidang pada 2015 lalu,” katanya.

Editor : Eddie Mutaqin

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge