0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penanganan HAM di Era Jokowi Diklaim Masih Rendah

Jokowi dan JK (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Penanganan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) mendaoat sorotan. Human Rights Working Group (HRWG) memberi rapor merah terhadap kinerja pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

“HRWG menilai pemerintah Jokowi-JK terhadap kebijakan luar negeri di bidang hak asasi manusia dan demokrasi sangat rendah,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin, Selasa (5/1).

Pemerintah, menurut Rafendi, hanya bermain pada kepentingan ekonomi semata. Seperti di tingkat global, Bali Demokrasi Forum (BDF), Open Goverment Partnership (OGP) dan platform kerjasama multilateral lainnya namun di bidang HAM dan demokrasi tidak diperhatikan.

Atas hal tersebut, Rafendi menilai bahwa negara Indonesia belum siap untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rafendi mengatakan, pemerintah juga sangat lambat menyikapi krisis-krisis kemanusiaan yang terjadi dan sering timbulkan konflik.

“Seperti di kawasan tragedi etnis Rohingya, lambatnya penanganan kabut asap, semakin memperlemah keyakinan publik akan kesiapan ASEAN dalam menjadi sebuah komunitas,” katanya.

“Indonesia mendorong resolusi di tingkat Dewan HAM PBB, resolusi yang menegaskan korupsi merupakan pelanggaran HAM yang masif, dan melanggar hak-hak ekonomi komunal. Namun pada kenyataannya justru di dalam negeri, terjadi seperti pelemahan KPK dan juga masalah agama. Kita tahu masalah pelanggaran banyak ditambah lagi konflik agama, larangan beribadah di beberapa daerah di Indonesia, tidak bisa diatasi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Malah yang terjadi bisa kepentingan mayoritas,” bebernya.

Selanjutnya Rafendi menjelaskan, yang paling merugikan Indonesia di kancah global adalah hukuman mati yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, hukuman mati justru tidak ada manfaatnya bagi penegakan hukum di Indonesia, karena eksekusi mati justru menambah masalah pemerintah dan mengganggu stabilitas politik Jokowi-JK.

“Hukuman mati ini akan mengakibatkan tekanan dari luar negeri. Jika tahun 2016 pemerintahan Jokowi-JK memoratorium hukuman mati, kami akan sangat mengapresiasi itu,” jelas dia.

[hhw]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge