0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Upah di Bawah UMK, Buruh Pan Brother Lapor Dinsosnakertrans

dok.timlo.net/nanin
(Ilustrasi) Buruh pabrik (dok.timlo.net/nanin)

Boyolali — Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaklertrans) Boyolali menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan terkait pengaduan sejumlah buruh pabrik PT Pan Brother, karena pembayaran upah yang tidak sesuai UMK 2016.

“Kita sudah menerima pengaduan, sudah ada tim yang kita terjunkan untuk mengklarifikasi persoalan tersebut,” kata Kepala Dinsosnakertrans Boyolali, Purwanto, Senin (4/1).

Dijelaskan, dalam pengaduan tersebut, pihak Pan Brother hanya memberikan upah sebesar Rp Rp1.335.000, padahal besaran UMK Boyolali di tahun 2016 adalah Rp 1.403.500. Bila nanti diketahui ada pelanggaran pembayaran UMK, maka Pan Brother bisa dikenai pidana dengan ancaman penjara 1 tahun dan dicabut ijinnya.

“Pan Brother kan kemarin tidak mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2016, artinya dia sepakat membayar UMK 2016,” tambah Purwanto.

Salah satu karyawan Pan Brothers, yang enggan disebut namnya, mengatakan karyawan saat ini diresahkan dengan kebijakan perusahaan. Pasalnya, seluruh karyawan diminta menandatanggani surat pernyataan pembayaran upah senilai Rp 1.335.000.

“Kalau tidak menandatangani, sanksinya bakal dikeluarkan,” imbuhnya.

Sementara itu, General Manager PT Pan Brothers, Nurdin Setiawan, membantah memberikan upah di bawah UMK 2016. Dijelaskan, pemberian gaji ke karyawan mengacu pada PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Aturan tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan SK Gubernur.

“Selama ini, Pan Brothers tidak pernah memberikan gaji di bawah UMK, komponen gaji bila ditambahkan, jumlahnya justru melebihi UMK,” ungkapnya.

Terkait surat perjanjian gaji senilai Rp 1.335.000, Nurdin membantah ada pemaksaan. Penandatangganan surat tersebut bersifat solidaritas. Dari 20.000 karyawan yang diperkerjakan di tiga perusahaan PT Pan Brothers grup yakni PT Eko Smart Garment, PT Prima Sejati Sejahtera, dan PT Pan Brohers Garment sebanyak 80% sudah tanda tangan.

“Silakan kalau ada tim pengawas yang hendak mengklarifikasi soal tersebut,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge