0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Larangan Mobil Angkutan Barang Dinilai Tidak Tepat

ilustrasi kemacetan (merdeka.com)

Timlo.net — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organda, Ivan Kamadjaja meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji lagi surat edaran yang melarang kendaraan berat sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai 3 Januari 2016. Dia menilai keputusan Kemenhub tersebut tidak tepat.

“Ketentuan itu kurang tepat mengingat jangka waktu pemberlakuan yang terlalu pendek, sehingga mempersulit implementasi di lapangan,” kata Ivan di Jakarta, Rabu (30/12).

Dia menegaskan, kenyataannya kemacetan terjadi bukan sepenuhnya angkutan barang tapi juga karena antrian di pintu tol dan lonjakan kendaraan pribadi saat liburan tahun baru. Sehingga, kebijakan ini perlu untuk direvisi.

Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Surat edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 48 Tahun 2015 tentang pengaturan lalu lintas dan larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang pada masa angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016.

“Kami usulkan dapat merevisi surat edaran berupa pemberlakuan hanya tanggal 2-3 Januari 2016 pada saat puncak arus balik. Kemudian diperlukan koordinasi lintas sektoral terkait penataan ulang penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong perbaikan serta peningkatan kualitas angkutan publik,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran pelarangan bagi kendaraan angkutan barang di seluruh Indonesia sebagai antisipasi macet pada libur panjang Natal dan Tahun Baru 2016. Larangan tersebut akan diberlakukan mulai 30 Desember 2015 sampai 3 Januari 2016.

“Pelarangan beroperasinya kendaraan angkutan barang di jalan raya diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas,” kata Dirjen Perhubungan Darat, Djoko Sasono saat konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (26/12).

Kategori kendaraan muatan barang yang mendapatkan pelarangan yaitu kendaraan pengangkut bahan bangunan, truk tempelan, truk gandeng, kendaraan kontainer dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Sementara itu, larangan tak berlaku bagi kendaraan pengangkut, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG), kendaraan pengangkut ternak, bahan pokok, pupuk, susu murni, barang antaran pos, barang ekspor/impor dari dan ke Pelabuhan ekspor/impor seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Makassar.

Untuk melancarkan larangan tersebut, Kementerian Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, TNI dan Polri.

“Tentunya pelarangan ini diharapkan mampu menurunkan kemacetan,” katanya.

[sau]

Sumber : merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge