0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD Wonogiri Tunda Pembahasan Raperda Pertamanan Kota

dok.timlo.net/tarmuji
Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno menunjukkan lembaran LHP BPK (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Peraturan daerah (perda) tentang pertamanan kota yang diusulkan ke DPRD Wonogiri tahun ini dapat dipastikan tidak bisa terealisasikan. Dari 24 rancangan perda (raperda) yang masuk pada program legislasi daerah (prolegda) 2015, baru 10 di antaranya yang selesai dibahas.

“Saat ini masih tahap penyusunan raperda dan naskah akademik. Untuk pembahasannya baru dapat dilakukan 2016. Apalagi, Raperda tersebut bukan usulan eksekutif. Tahapannya lebih panjang, harus ditawarkan kepada eksekutif, pandangan fraksi dan sebagainya,” tutur Ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno, Selasa (22/12).

Dikatakan, selain raperda inisiatif DPRD, terdapat beberapa raperda usulan eksekutif yang belum selesai dibahas. Terutama untuk raperda tentang rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah. Ada raperda RDTR lima wilayah yang belum dibahas. Menurutnya belum selesainya pembahasan raperda kelima wilayah tersebut bukan lantaran kesengajaan.

“Bukan karena tidak dibahas, tapi karena untuk RDTR tersebut semua draf harus masuk ke DPRD. Termasuk rekomendasi dari Gubernur. Sampai saat ini draf belum masuk ke DPRD,” katanya.

Sementara itu Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Wonogiri, Sutopo mengatakan, berdasarkan data inventarisasi prolegda 2015, terdapat 17 raperda yang diusulkan eksekutif. Dari jumlah tersebut delapan di antaranya sudah selesai dibahas. Sedangkan untuk raperda inisiatif DPRD ada tujuh raperda. Dari jumlah tersebut dua di antaranya selesai dibahas. Kemudian pada akhir tahun ini DPRD Wonogiri berupaya untuk menyelesaikan 11 raperda lagi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pemerintah desa.

“Untuk raperda yang belum selesai dibahas tahun ini akan diusulkan pada prolegda 2016 dan menjadi prioritas,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge