0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sejumlah Parpol Telat Cairkan Dana Banpol

timlo.net/nanang rahadian
Bendera Parpol (ilustrasi) (timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — ‪Tujuh partai politik (Parpol) di Karanganyar telat mencairkan dana bantuan politik (Banpol) bersumber APBD 2015. Sedangkan dua lainnya dipastikan gagal memperoleh dana tahun ini.

“LHP BPK pada tahun sebelumnya menjadi syarat utama pencairan dana banpol tahun berikutnya. Karena LHP BPK 2014 baru pada Oktober 2015, maka pencairannya juga tidak bisa cepat,” kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karanganyar, Indrayanto, Senin (21/12).

Tujuh Parpol itu, yakni PDIP dengan pagu Rp 337.982.008, PKS Rp 140.138.212, Gerindra Rp 112.259.682, Demokrat Rp 96.536.557, PKB Rp 73.296.063, PAN Rp 59.555.767 dan Hanura Rp 50.779.974. Meski terhitung telat, namun ia memastikan dana banpol tujuh parpol dapat dicairkan.

“Informasinya, pengajuan pembayaran ke kas daerah sudah di meja kepala DPPKAD. Artinya, dokumennya sudah komplit dan tinggal pencairan saja,” lanjutnya.

Nasib Partai Golkar dan PPP tak semujur tujuh parpol pemenang pileg 2014 tersebut karena dipastikan pencairan banpolnya ditunda. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan penundaan ini dua partai itu mulai tingkat pusat sampai kabupaten/kota. Hal ini berkaitan kisruh internal partai di jajaran pusat. Indrayanto tak mengetahui sampai kapan penundaan banpol Golkar dan PPP bakal dipulihkan.

“Apakah nantinya diakumulasi atau bagaimana, tergantung keputusan Mendagri yang kemudian dibahas TAPD dan Banggar di tahun anggaran 2016. Yang jelas, Kesbangpol tetap menganggarkan banpol Partai Golkar Rp 215.979.706 dan PPP Rp 23.223.289,” katanya.

Besaran banpol disesuaikan perolehan suara sah Pileg, dimana PDIP yang meraup 179.679 surat suara sah berhak mengantongi dana tertinggi. Sedangkan PPP mendapatkan dana terendah karena hanya mengantongi 11.748 surat suara sah. Lebih lanjut dikatakan, parpol wajib menggunakan dana itu sesuai peruntukan. Yakni 60 persen untuk kebutuhan politik dan 40 persen untuk operasional parpol.

“Agar tahun depan tak terlambat, kami mendesak pimpinan parpol pemenang pemilu menyegerakan penyerahan LPj ke Kemendagri. Agar tidak berlarut-larut,” terangnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge