0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tak Ada Perusahaan di Boyolali Ajukan Penangguhan UMK

dok.timlo.net/nanin
Buruh pabrik (dok.timlo.net/nanin)

Boyolali — Batas akhir penangguhan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Senin (21/12), untuk Kabupaten Boyolali, tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan. Sehingga, sesuai ketentuan, perusahaan harus mematuhi keputusan Gubernur Jateng tentang besar UMK Boyolali sebesar Rp 1.403.500.

“Ini batas akhir pengajuan penangguhan, tidak ada yang mengajukan,” kata Kepala Dinsosnakertrans Boyolali, Purwanto.

Dijelaskan, batas akhir pengajuan penangguhan UMK 2016, pukul 15.30 WIB sudah harus diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah. Namun, hingga Senin siang belum ada surat masuk yang kemudian diteruskan ke Gubernur. Diakui, Kamis (17/12), pihaknya mendapat telepon dari sebuah perusahaan garmen berniat mengajukan penangguhan. Namun, pada Senin (21/12), perusahaan kembali menelepon yang isinya batal mengajukan penangguhan.

“Mungkin karena syarat pengajuan penangguhan terlaku berat, kan salah satunya harus mendapat persetujuan dari serikat pekerja,” tambah Purwanto.

Karena tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan, maka secara otomatis 630 perusahaan di Boyolali menerima keputusan UMK 2016. Pihaknya akan menerjunkan tim pemantau bulan Februari mendatang. Tim akan memantau pembayaran gaji pertama sesuai UMK baru sebesar Rp 1.403.500/ bulan. Pemantauan akan dilakukan di  60 perusahaan sebagai sampel.

“Sanksi bagi yang melanggar adalah satu tahun hingga empat tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 100 juta- Rp 400 juta,” tandas Purwanto.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge