0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pembangunan Tol Soker Masih Menyisakan Masalah

Nanin
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Fery Mursyidan Baldan, (Nanin)

Boyolali – Pembangunan proyek jalan tol Solo-Kertosono (Soker) hingga saat ini masih menyisakan lahan yang belum dibebaskan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Fery Mursyidan Baldan, menargetkan tahun 2016 pembebasan lahan harus sudah tuntas.

“Yang masih ada masalah, secepatnya diselesaikan,” kata Fery ditemui saat pencanangan Peduli Bumi di Desa Samiran, Selo, Sabtu (19/12).

Diakui, hingga saat ini masih ada pemilik lahan yang keberatan melepas lahannya, karena persoalan gantu rugi tanah. Namun, dengan pendekatan musyawarah, pihaknya berharap panitia di daerah bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Pihaknya juga rutin melakukan pengecekan progress pembebasan lahan setiap pekan.

“Kita harapkan dengan musyawarah persoalan pembebasan lahan bisa segera tuntas,” ujarnya.

Sementara itu, di wilayah Boyolali Kota sendiri, pembebasan lahan di tiga desa masih belum final karena terkendala ganti rugi tanah. Tiga desa tersebut, Karanggeneng, Mudal dan Kiringan.
Musyawarah yang dilakukan deadlock. Warga juga diresahkan dengan surat dari Kantor BPN perihal pemberian ganti kerugian yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Boyolali.

“Ini bagaimana, tiba-tiba muncul surat dari PN, padahal sesuai kesepakatan akan ada musyawarah lagi,” kata Ketua Paguyuban Warga Kiringan, Sri Mulyanto.

Selain itu, warga juga resah karena ada petugas yang mengaku satgas pembebasan tanah. Orang itu mendatangi satu persatu warga pemilik tanah dan melakukan negosiasi harga tanpa musyawarah bersama. Musyawarah dilakukan secara pribadi.

“Harusnya dilakukan musyawarah bersama,” sambung Dwi Wahyudi, warga Desa Kiringan.

Keluhan serupa juga diungkapkan Suroto (44) warga Dukuh Bukuning, Desa Mudal. Hingga kini pihaknya masih mencoba melakukan pendekatan dengan panitia pembebasan lahan. Mereka juga belum bersedia untuk mengajukan surat keberatan ke PN Boyolali.

“Harapan kita ganti rugi tidak merugikan kita,” tambahnya.

Terpisah, Kepala BPN Boyolali, Wartomo menjelaskan, pihaknya tetap mengacu pada aturan atau prosedur yang ada. Namun demikian, tetap mengedepankan proses musyawarah.

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge