0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

RJ Lino Jadi Tersangka, Wapres: Kita Hormati KPK

Wapres Jusuf Kalla (dok.merdeka.com)

Solo — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal penetapan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka kasus pengadaan crane oleh KPK. JK mengaku akan menghormati keputusan KPK tersebut.

“Kita hormati KPK biar proses berjalan lah” kata JK usai mengakhiri upacara peringatan Hari Bela Negara, di Monas, Jakarta, Sabtu (19/12).

Dia menuturkan, penetapan tersangka tersebut merupakan proses hukum. “Itu kan proses hukum biarkan saja dulu berjalan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah RJ Lino akan dicopot dari jabatannya, JK pun enggan bicara lebih jauh. “Biar proses berjalan,” singkatnya.

Seperti diketahui, penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diteken pimpinan KPK sejak 15 Desember lalu.

“Masih dalam hitungan Sprindik yang ditandatangani per tanggal 15 Desember untuk kasus Pelindo ini,” ujar Plh Kabiro Humas, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/12).

Kasus tersebut bermula dari laporan Serikat Pekerja Pelindo II kepada KPK pada 2014 lalu. Organisasi melihat ada yang tidak beres dalam kepemimpinan Lino, seperti pengadaan 2 unit Quay Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak, penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta berkaitan dengan perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Berangkat dari laporan masyarakat naik ke penyelidikan, pendalaman lalu gelar beberapa gelar perkara sampai ditemukan bukti yang cukup ke depannya akan terus dikembangkan,” lanjut Yuyuk dalam konferensi persnya.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [hhw]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge