0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Buntut Pilkada Solo, Enam Pengurus Golkar Solo Diberhentikan

Maria dan Taufiqurahman tunjukan SK pemberhentian mereka (timlo.net/daryono)

Solo — Enam pengurus DPD II Partai Golkar Solo diberhentikan sementara dari kepengurusan DPD II oleh Ketua DPD II Partai Golkar Solo, Atiek Wahyuningsih. Enam pengurus yang diberhentikan termasuk Ketua Fraksi Partai Golkar Maria Sri Sumarni (Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I) dan anggota Fraksi, Taufiqurahman (Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah II).

Empat pengurus lainnya yang diberhentikan yakni Bandung Djoko Suryono (anggota Dewan Pertimbangan DPD), Haryono (Wakil Ketua Bidang Kaderisasi), Sapto Waspodo (Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan) dan Titik Indah Puji (Wakil Sekretaris Bidang Pemuda, Olahraga, Seni, Diklat dan Infokom).

Surat pemberhentian sementara enam pengurus itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) DPD II Partai Golkar Solo No KEP-052/Golkar II-18/XII/2015 tertanggal 3 Desember 2015. Surat tersebut ditandatangi Ketua DPD II Atiek Wahyuningsih dan Sekretaris DPD II Djaswadi.

Dalam surat tersebut, enam pengurus diberhentikan dengan alasan telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rekomendasi DPP Partai Golkar untuk memenangkan pasangan Anung Indro Susanto – M Fajri dalam Pilkada Solo.

“Surat ini saya terima tadi malam. Bagi saya, surat ini cacat hukum. Pemberhentian pengurus itu bukan kewenangan DPD II, tetapi kewenangan DPD I,” kata Maria kepada wartawan, Rabu (16/12).

Terbitnya surat pemberhentian dirinya, lanjut Maria, dibuat tanpa melalui rapat pleno DPD II. Surat itu hanya dibuat dengan kesepakatan beberapa personil DPD II.

Maria merasa, pemberhentian sementara dirinya dari kepengurusan didasarkan rasa suka dan tidak suka. Hal itu terlihat dari upaya sebelumnya mengganti dirinya dari posisi Ketua Fraksi meskipun hingga kini Maria belum menerima surat penggantian tersebut.

Lebih lanjut, tuduhan DPD II dimana dirinya dianggap tidak mendukung AFi juga sangat tidak beralasan. Selama ini, justru Ketua DPD II yang tidak melakukan konsolidasi untuk memenangkan AFi. Lantaran tidak ada kegiatan, Maria juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana operasional untuk pemenangan AFi.

“Kami juga ingin tanyakan LPj keuangan. Selama ini uang (operasional pemenangan) itu kemana,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Solo ini.

Senada, Taufiqurahman juga menolak SK DPD II yang memberhentikannya dari jabatan pengurus. Menurut Taufiq, pemberhentian tersebut dilakukan oleh pengurus DPD II yang memiliki ambisi pribadi.

“Saya menolak keputusan ini. SK ini dibuat tidak berdasar rapat pleno DPD II. Mereka cuma melakukan rapat terbatas. Orang-orang ini orang-orang yang berambisi di kepengurusan,” ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPD II Partai Golkar, Djaswadi mengaku tidak tahu menahu dengan adanya SK DPD II tentang pemberhentian enam pengurus DPD II. Perihal tandatangannya dalam SK, Djaswadi menduga tandatangannya di scan oleh Atiek.

“Mungkin (tandatangan saya) discan. Saya tidak mengetahui SK dan tidak tahu isinya. Memang kemarin Ketua (Atiek) minta ijin tandatangan scan untuk surat ke Semarang. Tetapi saya tidak diberitahu apa isinya,” jelas dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge