0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pilkada Solo Selesai, Ini Catatan Pj Walikota

dok.timlo.net/daryono
Penjabat (Pj) Walikota Solo, Budi Suharto saat jumpa dengan awak media, Selasa (15/12) (dok.timlo.net/daryono)

Solo —┬áMeski berjalan lancar, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberikan sejumlah catatan atas penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo. Catatan tersebut menyangkut partisipasi pemilih hingga netralitas pegawai negeri sipil (PNS).

“Ada kemajuan-kemajuan ke depan. Salah satu output dari Pilkada yakni dihasilkannya satu pasangan walikota dan wakil walikota. Demikian banyak harapan masyarakat tentang perubahan. Secara ekstrem, tidak penting siapa menang kalah, tetapi esensinya pembelajaran demokrasi. Itu yang menarik untuk dibahas,” kata Penjabat (Pj) Walikota Solo, Budi Suharto saat jumpa dengan awak media, Selasa (15/12) di Rumah Dinas Wakil Walikota Solo.

Pemkot, kata Budi, bersyukur proses peralihan kepemimpinan dalam Pilkada berjalan baik. Hal itu terlihat dari tidak adanya gugatan oleh pihak yang kalah. Meski ada sejumlah pelanggaran-pelanggaran, Budi menilai sebagai hal yang wajar.

Terkait partisipasi pemilih sebesar 74 persen, Budi berpendapat ada 26 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kondisi itu perlu dicermati apakah pemilih tidak memilih ini lantaran apatis ataukah ada sebab-sebab lain.

“Kalau bicara kuorum, 74 persen itu sudah kuorum. Tetapi 26 persen yang tidak memilih ini sama-sama kita cermati supaya gerakan nyoblos. Itu menjadi kebutuhan,” ujarnya.

Disinggung netralitas PNS, Budi menganggap Pemkot sudah berkomitmen untuk menjaga netralitas PNS. Namun demikian, diakuinya netralitas PNS tidak bisa dimaknai 100 persen. Ia memberi contoh, kasus yang menimpa istri calon walikota Anung Indro Susanto, Sri Subhakti. Sebagai istri Cawali yang berstatus PNS, regulasi semestinya memberi kelonggaran terhadap Sri Subhakti.

“Kalau cerdas, regulasi harusnya bijak. Kalau istrinya calon walikota ya tidak mungkin netral. Jadi ya lebih baik cuti saja. Daripada mencuri-curi waktu kan tidak baik. Jadi, mestinya diberi ruang cuti. Perlu dihitung untung dilepaskan. Kalau secara umum, menurut saya, pemkot sudah netral,” jelas dia.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge