0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

APBDes Telat, Gaji dan Tunjangan Perangkat Desa Hangus

Bupati Karanganyar Juliyatmono (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Bupati Karanganyar Juliyatmono mengancam bakal tak membayar penghasilan tetap dan tunjangan perbaikan kesejahteraan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila rancangan APBDes telat ditetapkan. Ia juga tak akan menerima alasan pengelola anggaran desa kesulitan sumber daya manusia (SDM) dalam menyusun RAPBDes.

“Aturan dari pusat memang seperti itu. Bagi desa yang terlambat menetapkan APBDes, maka tunjangan perangkat desa dan BPD tidak akan dibayarkan. Begitu pula di tingkat kabupaten, dengan ancaman serupa,” kata Bupati Juliyatmono, Selasa (15/12).

Pemkab memastikan besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) tiap desa sudah pasti namun berbeda untuk tiap desanya. Pada tahun anggaran 2016, Pemkab Karanganyar mendapatkan Rp 103 miliar untuk Dana Desa yang dibagi sesuai kebutuhan 162 desa dan memasang Bantuan Keuangan Rp 28 miliar di APBD 2016 ke desa-desa pemohonnya.

“Saya yakin pengelola keuangan desa bakal lebih serius mempercepat proses penetapan APBDes, apalagi mereka pasti tak mau jika gajinya melayang,” kata Juliyatmono.

Secara normatif, penetapan APBDes 2016 berikut Perdes APBDes paling lambat 30 Desember 2015. Adapun pembahasan rancangan APBDes oleh perangkat desa dan BPD wajib menghadirkan camat atau perwakilannya. Dalam hal ini, pemerintah kecamatan diminta aktif memantau perkembangan desa di wilayahnya supaya waktu yang tersisa tak terbuang percuma. Juliyatmono mengatakan, aneka pendampingan dan pelatihan penyusunan RAPBDes ke pemerintah desa dinilai cukup.

“Ini pekerjaan rutin. Pemkab sudah sejak awal mengantisipasi dengan pelatihan personel perangkat desa,” katanya.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Karanganyar, Sunarno meminta pemerintah desa melengkapi administrasi menjelang penyusunan RAPBDes. Satu di antaranya proposal penggunaan bantuan keuangan bagi desa pemohon.

Sementara itu Camat Karangpandan, Aji Pratama Heru K mengatakan, sampai saat ini belum menerima draft RAPBDes dari seluruh perangkat desanya. Namun dirinya optimis 11 desa tersebut akan bias menyelesaikannya sebelum batas waktu berakhir.

“Kemungkinan para perangkat masih belum mendapatkan pagu riil keuangan desa. Biar alokasi masing-masing desa jelas dulu, baru kemudian disusun,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge