0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ini Dia Berbagai Pelanggaran Selama Pilkada Solo

merdeka.com
Ilustrasi Pilkada Serentak (merdeka.com)

Solo – Berbagai pelanggaran mewarnai pemilihan calon walikota dan calon wakil walikota Solo. Meski ditemukan berbagai pelanggaran, secara umum jumlah pelanggaran dalam Pilkada Solo dinilai relatif rendah.

“Pelanggarannya tergolong sedikit. Hal ini tidak lepas dari Panwaslu yang berupaya melakukan pencegahan dengan sering melakukan koordinasi, komunikasi dengan Paslon sebelum dilakukan kampanye,” kata Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta kepada wartawan, Senin (14/12).

Berbagai pelanggaran yang terjadi antara lain pelanggaran administrasi, pelanggaran netralitas PNS dan pelanggaran etik. Pelanggaran administrasi berupa tidak adanya laporan penyelenggaraan kegiatan kampanye ke kepolisian dengan tembusan Panwaslu. Pelanggaran administrasi ini lebih banyak dilakukan oleh Paslon nomor urut 1.

Adapun pelanggaran netralitas PNS diketahui ada beberapa kasus. Mayoritas PNS yang tidak netral diketahui mendukung Paslon nomor urut 2. Pelanggaran netralitas itu antara lain dilakukan oleh Lurang Pucangsawit, Camat Jebres, Lurah Tegalharjo, Lurah Mangkubumen, Lurah Jebres dan Sri Subhakti (PNS di Dinsosnakertrans Solo).

“Netralitas PNS ini banyak yang mendukung ke Paslon 2. Hanya satu yang mendukung Paslon 1,” ujar dia.

Sumanta melanjutkan, selama pelaksanaan masa kampanye ditemukan dugaan pelanggaran pidana. Namun demikian, sejumlah kasus yang ditemukan tidak bisa dilanjutkan proses pidana lantaran tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan.

“Ada pula pelanggaran kode etik yakni PPK Jebres dan Ketua KPPS TPS 40 Semanggi. Panwaslu merekomendasikan menonaktifkan keduanya karena diduga tidak netral sebagai penyelenggara pemilu,” ujar dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge