0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

 TP4D Mulai Dampingi Sejumlah Dinas di Pemkot Solo

Solo — Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Dearah (TP4D) mulai melayangkan legal opinion (LO) atau pendapat hukum ke sejumlah dinas di Pemkot Solo. Pemberian LO tersebut menyasar terkait penggunaan program dana hibah yang dimiliki masing-masing dinas yang mendapat penyaluran dana tersebut.

“Kami melayangkan LO kesejumlah Dinas yang kemarin mengajukan untuk pendampingan dari Tim TP4D,” terang Ketua TP4D, M Rosyidin saat berincang dengan wartawan, Senin (14/12) siang.

Rosyid mengatakan, sejumlah dinas Pemkot Solo yang telah meminta pendampingan diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol), Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas, PP, PA dan KB) dan masih akan terus bertambah.

“Jadi dari dinas meminta LO sebagai masukan terkait anggaran dana hibah yang dimiliki dan peruntukannya,” terang pria yang juga menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Solo tersebut.

Meski dinas Pemkot Solo bekerja sama dengan tim yang dibentuk awal November ini, namun Rosyid menegaskan pihaknya tetap bersikap tegas jika terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh penerima dana hibah.

“Sudah berkoordinasi dengan TP4D bukan berarti tidak ada praktek penyimpangan anggaran, jika terbukti ada tetap kami proses,” tandasnya.

Sebelumnya Kepala Kejari Solo Didik Djoko Adi Poerwoko menerangkan TP4D dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dia menjelaskan munculnya tim tersebut, karena minimnya penyerapan anggaran pembangunan daerah selama ini. Hal itu dipicu oleh ketakutan para pejabat terjerat kasus hukum karena menggunakan anggaran negara.

“TP4D ini bertugas memberikan penyuluhan pejabat dalam pengelolaan anggaran agar sesuai dengan norma dan aturan hukum. Tujuannya, pembangunan tepat sasaran, efektif, dan efisien” kata Didik.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge