0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tak Ajukan Proposal, 30 Desa Tanpa Bantuan Keuangan

dok.timlo.net/nanang rahadian
Bupati Karanganyar Juliyatmono (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Dari 162 desa di Karanganyar, 30 diantaranya tak memperoleh bantuan keuangan (Bankeu) tahun 2016 mendatang. Pasalnya 30 desa tersebut tidak mengajukan proposal bankeu sama sekali.

“Tiap desa memiliki kebutuhan pembangunan wilayah yang berlainan. Ada yang aktif meminta bantuan, namun juga tidak sedikit yang pasif. Kami hanya menyetujui pemberian bankeu bagi desa yang melengkapi administrasi pengajuannya saja. Sedangkan yang tidak, artinya memang tidak membutuhkan,” kata Bupati Karanganyar Juliyatmono, Senin (14/12).

Bankeu ke desa bersumber APBD 2016 menyasar pembangunan sarana dan prasarana dasar milik desa. Adapun besaran bantuan keuangan tiap desa bervariasi, namun rata-rata tak sampai ratusan juta rupiah. Juliyatmono tak memungkiri adanya berbagai kendala di 30 desa yang luput dari bankeu APBD 2016.

“Kita juga harus memperhatikan kondisi riil 30 desa itu, meski pada prinsipnya tak mengajukan bantuan keuangan. Saya menyerahkan verifikasinya ke camat. Apakah semua fasilitas dasar di desanya sudah terpenuhi?” kata Bupati.

Bupati juga memerintahkan Bagian Pemerintah Desa, Bapermasdes dan Bagian Pembangunan mencermati kebutuhan 30 desa tersebut. Bukan tidak mungkin kebutuhan pembangunan di 30 desa itu telah terakomodasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Jatah Dana Desa tahun anggaran 2016 di Kabupaten Karanganyar Rp 103,656 Miliar yang dibagi secara proporsional ke 162 desa. Kemudian bantuan keuangan Rp 28,150 Miliar dan ADD yang dihitung dari 10 persen dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kabag Administrasi Pembangunan Desa Setda Karanganyar, Sunarno mengatakan pengguna bantuan keuangan desa diminta menyerahkan proposal penggunaan bantuan ke bupati dengan tembusan ke Bagian Pemerintahan Desa.

“Proposal Bankeu akan dibuatkan SK bupati,” katanya.

Sedangkan Kepala Bapermasdes Utomo Sidi Hidayat meminta pemerintah desa benar-benar menggunakan Dana Desa, ADD dan bantuan keuangan sesuai UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Ia melihat masih terdapat pengelola anggaran belum memahaminya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge