0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dewi Gunawati Raih Doktor ke-168 UNS

Dewi Gunawati raih gelar doktor di UNS (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Harmonisasi hukum perlindungan dan pengelolaan hutan menghantar Dewi Gunawati meraih gelar Doktor ke 168 Universitas Sebelas Maret (UNS) setelah mempertahankan disertasinya di depan dewan penguji yang dipimpin Rektor UNS, Prof Dr Ravik Karsidi, di Rektorat UNS, Solo, Kamis (10/12).

Dewi mengatakan, implementasi program REDD+ (Reducing emission from deforestation and forest degradation in developing countries) belum efektif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan di taman Nasional Meru Betiri (TNMB) karena hanya terfokus pada aspek prosedural dari pada substansial sehingga berdampak pada belum menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya TNMB.

“Adapun jabarannya antara lain, implementasi program REDD+ belum mampu menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya TNMB,” jelas Dewi saat mempertahankan disertasinya berjudul “Harmonisasi Hukum Perlindungan Hutan Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Global (Studi Implementasi Program Reducing Emmision From Deforestation And Forest Degradation di Taman Nasional Meru Betiri Jember Jawa Timur)”.

Menurut mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Program Redd+ belum mampu meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menjaga dan melindungan TNMB dari berbagai gangguan keamanan kawasan yang ditandai dengan masih tingginya tindak perambahan hutan, illegal logging dan pencurian satwa serta kebakaran hutan.

Seiring itu, pemberdayaan masyarakat dalam implementasi program REDD+ bersifat ambigu, kurang aspiratif sehingga kurang direspon masyarakat, karena memposisikan masyarakat sebagai obyek kegiatan. Program pemberdayaan yang dilakukan kurang mendasarkan pada kebutuhan riil masyarakat namun hanya terbatas pada pelaksanaan perencanaan program.

Dalam disertasinya, Dewi merekomendasikan, keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan hutan yang mengharmonisasikan program REDD+ dalam upaya mitigasi perubahan iklim global mempersyaratkan kesatuan gerak langkah yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, yang mempaduserasikan kegiatan serta mendayagunakan seluruh aspek yang terkait yang meliputi Balai Taman Nasional, pemerintah daerah, stateholder dan masyarakat di sekitar hutan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge