0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Politik Uang, Bawaslu: Diarahkan ke Pidana Umum

dok.timlo.net/red
ilustrasi (dok.timlo.net/red)

Klaten — Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Endang Wihdatiningtyas mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai kehendak sendiri. Bukan berdasarkan iming-iming uang maupun intervensi atau intimidasi pihak lain.

”Berapapun nominalnya (politik uang) tidak boleh, bukan karena nominal tapi tindakannya,” kata Endang disela-sela kunjungannya di TPS 3 Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Selasa (8/12).

Meski Undang-Undang (UU) no 8/2015 tentang Pilkada tidak ada sanksi yang mengatur tentang pelanggaran politik uang, Bawaslu memastikan pelanggaran tersebut akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum.

“Memang di UU Pilkada ada kelemahan, ada perbuatan (politik uang) tapi tidak ada sanksi pidana, padahal itu tindak pidana. Namun, berdasar kesepahaman di rakornas diarahkan ke pidana umum. Tapi alat bukti harus kuat dan valid beserta saksinya,” ujar Endang.

Ditambahkannya, para peserta dan penyelenggara Pilkada harus sama-sama menjunjung integritas, tidak hanya menuntut. Hal itu dapat dibuktikan pada hari pemungutan suara di mana masing-masing paslon mengerahkan saksi-saksinya di tempat pemungutan suara (TPS).

“Para saksi, dengan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan pengawas TPS ilmunya harus sama. Kalau ada masalah di TPS bersangkutan, ketika ilmu ketiga-nya sama, cepat menyelesaikannya. Jangan sampai terjadi debat kusir,” tambah Endang.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge