0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Laporan Dana Kampanye Masih Diaudit Akuntan Publik

merdeka.com
Ilustrasi Uang (merdeka.com)

Klaten — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dari ketiga pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Klaten 2015. Pasalnya, LPPDK menjadi acuan untuk audit dana kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

“Kami telah menerima LPPDK dari ketiga pasangan calon, Minggu (6/12) kemarin. Semua dinyatakan lengkap dan sesuai,” kata Ketua KPU Klaten Siti Farida, Senin (7/12).

Kewajiban melaporkan dana kampanye diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) no 8/2015 tentang Dana Kampanye. Laporan terdiri dari LADK, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan LPPDK. Laporan dilakukan tiga kali, di awal, tengah, dan akhir masa kampanye.

Adapun hasil pencermatan LPPDK dituangkan dalam berita acara KPU No 40/KPU-Kab/BA/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015. Berita acara yang ditandatangani lima anggota KPU itu dibuat rangkap empat untuk KPU Klaten, KPU Provnsi Jawa Tengah, Kantor Akuntan Publik dan sebagai arsip.

“LPPDK sudah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan paslon. Namun, LPPDK yang diunggah di website KPU memang belum ada rinciannya, karena masih menunggu proses audit di Kantor Akuntan Publik selama 15 hari,” ujar Farida.

Sebagai informasi, KPU membatasi dana kampanye paslon sebesar Rp 17.944.550.000. Rinciannya, sumbangan perorangan maksimal Rp 50 juta, dan sumbangan kelompok atau badan hukum swasta maksimal Rp 500 juta. Jika melebihi, maka sisa dana kampanye wajib dikembalikan ke kas negara.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge