0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Minim Lembaga Pemantau, Bawaslu Dorong Pengawas Partisipatif

dok.timlo.net/gg
Pilkada serentak (dok.timlo.net/gg)

Klaten – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengaku, keterlibatan lembaga pemantau pemilu pada Pilkada serentak di 21 kabupaten/kota sangat minim. Namun demikian, Bawaslu sudah memfasilitasi masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

“Setahu saya ada LPP PWI (Lembaga Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia) Jateng yang sudah mendaftarkan diri. Tapi di daerah lain masih sangat minim dan tidak banyak seperi saat Pemilihan Legislatif dan Presiden (Pileg Pilpres),” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, Sabtu (5/12).

Ditanya minimnya lembaga pemantau mengindikasikan masyarakat apatis terhadap Pilkada serentak, menurut Teguh, itu hal yang berbeda. Sebab, lembaga pemantau harus mempunyai legalitas. Misalnya, tidak ada kaitan dengan peserta pemilihan, mempunyai biaya mandiri, punya pengurus yang jelas, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, pihaknya selama ini memfasilitasi warga masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Pasalnya, pelapor menurut Undang-Undang (UU) adalah, masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Namun pengawas partisipatif tidak memiliki kewajiban untuk memproses, seperti pengawas yang legal.

“Ya sedikit banyak ada dampaknya, tapi tidak terlalu besar. Karena mereka (lembaga pemantau dan pengawas partisipatif) hampir sama, hanya bedanya legalitas. Mereka bisa jadi subyek pelapor jika terjadi potensi kecurangan,” kata Teguh saat dihubungi via sambungan telepon.

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge