0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pilkada Klaten Tanpa Lembaga Pemantau

Ilustrasi Pilkada ()

Klaten – Pemilu kepala daerah (pilkada) Klaten dipastikan tanpa ada lembaga pemantau pemilu. Pasalnya, hingga H-8 pencoblosan, tidak ada lembaga pemantau yang mendaftar.

“Ya, sampai dengan 1 Desember tidak ada lembaga pemantau yang masuk atau mendaftar ke KPU,” ungkap Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Data dan Informasi KPU Klaten, Muhammad Anshori, Sabtu (5/12).

Sejak pendaftaran dibuka 1 Juni hingga 2 November 2015, kata dia, KPU Klaten sudah semaksimal mungkin memberikan sosialisasi dan berkomunikasi langsung dengan beberapa lembaga atau ormas. Bahkan jadwal pendaftaran diperpanjang hingga 1 Desember.

“Sebenernya dari KPU sudah semaksimal mungkin memberikan sosialisasi dan berkomunikasi langsung dengan beberapa lembaga atau ormas agar ikut berpartisipasi dalam pemantauan Pilkada Klaten. Tapi ya sampai tanggal 1 Desember tidak ada yang mendaftar,” kata Ansori.

Kendati demikian, pihaknya berharap masyarakat tetap bisa berpartisipasi dengan melakukan pengawasan atas jalannya proses Pilbup Klaten. Pengawasan terutama dilakukan saar penghitungan suara agar Pilbup bisa berjalan lancar dan berkualitas.

Menanggapi itu, mantan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Komnas Ham, Ignas Triyono mengatakan, sepinya lembaga pemantau menunjukkan indikasi masyarakat sipil masih apatis terhadap Pilkada. Meski harus ada legal standing-nya, lembaga pemantau salah satu unsur yang berhak
mengajukan sengketa terhadap hasil dan proses pemilu jika terjadi kecurangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau lembaga formalnya Panwaslu, tetapi lembaga pemantau biasanya datang dari masyarakat sipil. Jika kinerja Panwaslu tidak efektif, masyarakat bisa bergerak mengambil alih tugas Panwaslu, termasuk melaporkan ke MK jika terjadi kecurangan pilkada,” kata Triyono.

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge