0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jokowi Diminta Atasi Kegaduhan Politik Menterinya

dok.timlo.net/tyo eka
Kampus Fisip UNS (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Pakar Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Supriyadi menyatakan, untuk mengatasi kegaduhan politik yang dilakukan para menterinya, Presiden Jokowi harus membuat pengaturan perundangan.

“Baik berupa keputusan presiden (Kepres) maupun peraturan presiden (Perpres),” jelas Supriyadi kepada Timlo.net via telepon, di Solo, Senin (30/11).

Menurut Supriyadi, kegaduhan politik yang dilakukan para menteri membuat kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa maksimal. Seharusnya, para menteri tersebut menyatukan visi dan misi demi terlaksananya program pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

Menurutnya, bila Presiden mengeluarkan kebijakan berupa pengaturan perundangan bakal ada kekuatan pengikat. Paling tidak melalui pengaturan perundangan itu dapat mengurangi kegaduhan tersebut.

Pengaturan perundangan, menurut  Supriyadi, perlu adanya sinergitas antar kementerian. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi dan misi para menteri dalam mendukung program pemerintah.

Selama ini, kata Supriyadi, antar kementerian terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sehingga banyak program pemerintah tidak berjalan dengan baik dan maksimal.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge