0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sosialisasi Proyek Jalan Tol, Warga Walk Out

Sosialisasi ganti rugi tanah proyek Tol Solo-Semarang (dok.timlo.net/nanin)

Boyolali — Puluhan warga yang terkena proyek jalan tol Solo-Semarang di wilayah Desa Karanggeneng, Boyolali Kota, walk out dari sosialisasi ganti rugi tanah. Mereka kesal dengan ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan harapan. Warga juga akan mengancam memidanakan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang dinilai tidak profesional.

“Panitia jelas tidak professional, nanti kita akan gugat mereka baik pidana maupun perdata,” ancam Suryono, warga Kebonbimo, yang tanahnya berlokasi di Karanggeneng ikut terkena proyek jalan tol, Kamis (26/11).

Kekesalan juga diperlihatkan salah satu warga, Agus Sunarto, dihadapan petugas Badan Pertanahan Nasional dan P2T merobek-robek daftar tafsiran harga tanah. Menurut Agus, tafsiran harga tahun 2014 adalah Rp 275 ribu/m2. Namun harga saat ini justru turun Rp 220 ribu/m2. Padahal warga sejak awal menginginkan harga ganti rugi yang wajar.

“Buat apa musyawarah, kalau tafsiran harga jauh dari perkiraan,kita tidak menginginkan harga tinggi, tapi harga sesuai dengan kondisi saat ini,” ungkap Agus, ditemui usai walk out.

Dijelaskan Agus, patokan harga yang wajar setidaknya lebih tinggi dibandingkan dengan harga ganti rugi tanah di desa sebelah, yakni Desa Methuk yang mencapai hampir Rp 900 ribu/m2 untuk lokasi pinggir jalan. Namun kenyataannya, ganti rugi tanah di Karanggeneng yang notabene masuk wilayah kota justru jauh lebih rendah.

“Jelas kami tolak,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BPN Boyolali, Wartomo, terkait aksi walk out warga, pihaknya akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan musyawarah. Terkait harga, hal ini sudah ada mekanismenya, yakni dengan acuan dari tim appraisal yang memiliki kewenangan menentukan harga.

“Kita akan lakukan musyawarah lagi, acuan kita sudah jelas,” imbuhnya.

Di sisi lain, Perwakilan tim appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Asmawi, Jakarta, Wahyudi, tidak bisa berkomentar banyak. Pasalnya, dirinya hanya mewakili dan tidak bisa mengambil keputusan.

“Biar nanti dijelaskan dari kantor,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge